Kegiatan dibuka oleh Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hajon dan dihadiri Ketua DPRD Kab. Flores Timur Robert R. Kreta, anggota Forkopimda Kab. Flores Timur, Asisten I Setda Flores Timur Abdur Razak Jakra, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Kaploda NTT diwakili oleh Wadirreskrim Polda NTT AKBP Dominikus Savio Yempormase, Kalan BPK RI NTT diwakili Auditor Madya Perwakilan BPK Provinsi NTT Wahyu Prabowo, para Kepala Perangkat Daerah Kab.Flores Timur, para camat dari sembilan belas kecamatan, dan perangkat desa dari 229 desa yang ada di Kab Flores Timur.

Bupati Flores Timur mengatakan masih ditemukan kondisi pengelolaan keuangan desa yang belum selesai dipertanggungjawabkan untuk tahun sebelumnya. Hal itu berpengaruh kepada penyaluran Dana Desa untuk tahap II dan III, kondisi ini mengakibatkan desa/masyarakat desa tidak dapat menikmati pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kepala desa, Bupati Flores Timur kembali mengingatkan setiap Kepala Desa mengurus dan segera memperbaiki pengelolaan keuangan desanya.

Bupati Flores Timur juga mengingatkan adanya Aparat Penegak Hukum yang mengawasi jika terdapat penyelewengan Dana Desa. Selain itu, Ia juga berterimakasih dan terus meminta kepada Perwakilan BPKP Provinsi NTT melakukan pendampingan terhadap pengelolaan Dana Desa untuk kemajuan Flores Timur.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dibawakan oleh narasumber dari BPK Perwakilan NTT, yaitu Wahyu Prabowo dengan materi "Kebijakan dan Fokus Pemeriksaan Keuangan Daerah dan Desa". Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Hasoloan Manalu membawakan materi "Akuntabilitas Keuangan Desa Siskeudes Versi 2.0 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018". Wadirreskrimsus Polda NTT Dominicus Savio Yempormase memaparkan "Peran Polda NTT dalam mangawal Pembangunan Bangsa". Acara dilanjutkan dengan tanya jawab kepada seluruh peserta yang dijawab secara antusias oleh para narasumber dan ditutup dengan penyerahan plakat dari Perwakilan BPKP NTT ke Polda NTT dan Perwakilan BPK Provinsi NTT. (Humas BPKP NTT)