Dalam kesempatan itu, Arman Sahri Harahap didampingi Korwas APD I, Korwas APD II, Korwas Investigasi I beserta rombongan. Bupati dalam sambutannya mengharapkan agar dengan kehadiran BPKP di Kabupaten Bone dapat memberikan nilai lebih dan manfaat dalam usaha meningkatkan kemampuan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Bone.

Dalam kesempatan kali ini, Arman Sahri Harahap menyampaikan bahwa peran pengawasan oleh BPKP sudah berubah. Dulu aparat pengawasan selalu dihindari untuk bisa ditemui. Karena pola pengawasan di masa lalu mengedapankan aspek represif, yaitu watchdog. BPKP mengembangkan 3 strategi pengawasan, yaitu Strategi preemptif (sosialisasi), Strategi peventif (early warning system), dan Strategi represif yaitu penegakan hukum. Untuk mengaktualisasikan 3 strategi tersebut, BPKP melakukan 2 aktivitas utama yaitu Aktivitas Assurance (penjaminan mutu) dan Aktivitas Consulting (pemberian jasa konsultasi).

Presiden telah memerintahkan seluruh APIP di tahun 2019 harus sudah bisa mencapai kapabilitas level 3, artinya APIP sudah bisa melakukan pengawasan yang bisa menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan. Hal selanjutnya yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah peningkatan level maturitas SPIP ke level 3, sesuai RPJMN Presiden. Menurut Arman, “Tidak banyak tools yang perlu dikembangkan untuk mencapai hal tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin, kata kunci hanya satu yaitu komitmen, kemudian yang dilaksanakan secara konsisten.”

Kemudian untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone, Arman mengajak Pemerintah Daerah Bone untuk menggunakan tools yang dikembangkan oleh BPKP, antara lain Simda Keuangan, Siskeudes, dan Simda Pendapatan.

(humas sulsel/onoz/poel)