“Pemda yang belum mengimplementasikannya, atau baru menggunakan e-budgeting, dapat memakai aplikasi manajemen keuangan yang dikembangkan oleh BPKP, yaitu Sistem Informasi Informasi Manajemen Daerah (Simda),” tambahnya. Menteri PAN dan RB Asman menjelaskan bahwa penandatangantersebut merupakan wujud nyata mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja untuk pemda.

Dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), baik pemerintah pusat (k/l) maupun pemda menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan belum efektif dan efisien. Tahun 2016, potensi pemborosan masih ada sebesar Rp392,87 triliun rupiah. “Dengan implementasi e-performance based budgeting di beberapa pemda, kini efisiensi anggaran sebesar minimal 41,15 Triliun rupiah pada tahun 2017,” kata Asman.

Sementara itu, Kepala BPKP yang diwakili Sestama BPKP mengungkapkan bahwa sejak tahun 2003 BPKP telah melakuan pendampingan Pemda dengan SIMDA keuangan. Saat ini, sudah 444 pemda yang menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut.  Selain itu, dari 378 pemda yang mendapatkan predikat Wajar tanopa Pengecualian (WTP) dari BPK, 304 pemda diantaranya menggunakan SIMDA.

SIMDA juga digunakan oleh berbagai instansi, seperti Ditjen Pajak Kemenkeu, Taspen, LKPP dan lain-lain. Kini, Simda BPKP telah menerapkan SIMDA berbasis web, yakni e-planning. “Sampai April 2018 sudah ada 161 yang menerapkan e-planning,” imbuhnya.Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan M Yusuf Ateh, Sesmen PANdan RB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, perwakilan Kementerian Keuangan, KPK, serta pemda.

(Humas BPKP Pusat/dp, edi)