Acara Workshop yang diprakarsai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali bekerjasama dengan Pemda Bangli diikuti oleh 148 orang peserta dari SKPD dan Kepala Desa se-Kabupaten Bangli, dengan menghadirkan narasumber dari Anggota DPR-RI Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, BPK Perwakilan Provinsi Bali yang diwakili oleh Kasub Auditorat Bali 2, I Gusti Ngurah Satria Prawira, serta Kapolda Bali yang diwakili oleh Dirbinmas Polda Bali, Kombespol I Gusti Ngurah Gunawan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bangli mengatakan bahwa Pemerintah Bangli sangat berkomitmen dalam pelaksanaan pembangunan dengan melakukan pengelolan keuangan yang benar dilandasi asas transparan, partisipatif dan akuntabel. “Asas tranparan menyiratkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan penuh keterbukaan, agar masyarakat mengetahui pengelolaan keuangan di desanya. Sementara asas partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat ikut terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa,” terang Bupati Bangli.

Pada akhir sambutannya I Made Gianyar, mengatakan bahwa tata kelola keuangan desa di Bangli selama ini sudah mendapat prestasi. Ini dibuktikan dengan diraihnya peringkat keenam terkait dengan tata kelola keuangan daerah dan prestasi para desa mengelola dan menyerap dana desa dengan menggunakan Siskeudes. “Prestasi inilah yang membuat Bangli mendapatkan kucuran dana insentif daerah hingga Rp 52 miliar dari pemerintah pusat”, pungkas Bupati.

Sementara dalam diskusi panel, Anggota DPR-RI Komisi XI, Rai Wirajaya memberikan apresisasi kepada desa-desa di Kabupaten Bangli yang terdepan menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini tentu sangat positif untuk kemajuan pembangunan dan pengelolaan sistem keuangan di desa. “Saya ucapkan selamat karena Bangli mampu meraih opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Hal ini diraih atas kerja semua pihak di Pemkab Bangli termasuk desa yang sukses menerapkan siskeudes,” papar Rai Wirajaya.

Pada kesempatan itu BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Prawira dalam paparannya mengatakan bahwa aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa, walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Ngurah Satria berharap agar para Perbekel dapat menggunakan dana desa yang besar tersebut untuk dikelola dengan baik dan tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. “Penyampaian Penyusunan laporan semester I paling lambat adalah bulan Juli minggu ke-4, apabila terlambat akan berdampak pada penerimaan atau penyaluran dana berikutnya, sehingga berdampak luas ke Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya”, jelas Ngurah Satria Prawira.

Ngurah Satria Prawira dalam akhir paparannya mengatakan permasalahan pengelolaan dana desa yang sering terjadi diantaranya adalah data tidak update, penggunaan tidak sesuai prioritas, permasalahan bukti SPJ tidak memadai, serta pengadaan tidak sesuai ketentuan.

Dalam paparannya, Kombes Pol. I Gusti Putu Ngurah Gunawan mengatakan pembangunan merupakan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mutlak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan secara nasional, implementasi peran Polri dalam pelaksanaan pembangunan di desa dilaksanakan oleh fungsi fungsi Kepolisian dan untuk di tingkat Desa di emban oleh Bhabinkamtibmas yang merupakan kepanjangan Polri di Desa yang di bekali dengan kemampuan yang lengkap. “Polri melalui peranannya akan mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut melalui upaya preemtif, preventif, dan represif,” ujar Ngurah Gunawan.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat kepada Kabupaten Bangli yang telah memperoleh WTP tahun 2016, dan bisa menjadi awal untuk mendapatkan WTP selanjutnya, namun demikian jangan terlena dengan WTP, karena tidak selamanya dan terus menerus akan dapat WTP, tergantung dari bagaimana Pemda melaksanakan akuntabilitas keuangan dan akuntabiltas kinerja, termasuk didalamnya akuntabiltas penggunaan dana desa.

BPKP Bekerjasama dengan Kemendagri tahun 2015 telah menyusun Aplikasi Siskeudes dan mengintruksikan seluruh Desa di Indonesia agar menggunakan Siskeudes, dimana sekarang 88,33% sudah menggunakan aplikasi Siskeudes dan di Bali sudah 100% menggunakan Aplikasi Siskeudes. “Disamping itu ada aplikasi SIABumdes yang dibuat khusus untuk Badan Usaha Desa dan diberikan gratis kepada Pemerintah Desa, dan dengan menguasai dua aplikasi tersebut sudah bisa melakukan pertanggungjawabkan penyusunan laporan keuangan desa” jelas Deputi PKD

Dalam akhir paparannya Gatot Darmasto menekankan agar membentuk Satgas/Admin Tingkat Kab/Kota dan/atau Tingkat Kecamatan, harmonisasi Perkada Keuangan Desa dengan System Requirement Siskeudes, Bimtek Pelatihan Siskeudes yang Efektif, Forum Komunikasi dan Diskusi Siskeudes via Medsos, Pembentukan Klinik Desa, serta berkoordinasi dan Komunikasi dengan Perwakilan BPKP. Deputi berharap agar perangkat Desa dapat segera melakukan penyusunan SOP pelaksanaan aplikasi Siskeudes, serta melakukan backup database secara rutin untuk menghindari risiko kehilangan data.

Kegiatan Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes dilanjutkan diskusi dengan peserta workshop dan diakhiri dengan pemberian plakat kepada para Narasumber dan dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah.

Humas BPKP Bali (AS)