Tingkatkan Maturitas SPIP, Bangun Akuntablitas Daerah
Waisai, Raja Ampat (8/02/2018) - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Raja Ampat Komplek Perkantoran Kabupaten Raja Ampat di Waisai.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Raja Ampat,Abdul Faris Umlati , Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Buyung Wiromo Samudro, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim dan Inspektur Raja Ampat (Saiful HI. Malik) serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Bupati Raja Ampat dalam sambutannya menyampaikan perlunya pengendalian intern untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Salah satu manfaat pelaksanaan SPIP yang baik di lingkup pemerintah kabupaten Raja Ampat adalah tercapainya opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh eksternal auditor (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/ BPK RI).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Buyung Wiromo Samudro dalam arahannya mengatakan pentingnya SPIP dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah daerah untuk membangun akuntabilitas kinerja dan keuangan. Dalam mencapai tujuan pemerintah daerah perlu didukung oleh SPIP dan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memadai.
Yuli Kurnianto selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemeritah Daerah (Korwas APD) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam paparannya, mengatakan bahwa pengendalian intern sebernarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi belum terstruktur. Sehingga untuk meningkatkan level maturitas SPIP pemda perlu membangun infrastruktur (berupa kebijakan dan SOP). Kemudian dilakukan sosialisasi dan diimplementasikan. Lebih lanjut harus dilakukan evaluasi secara periodik.
Korwas APD juga menyampaikan bahwa dalam membangun SPIP berupa kebijakan dan prosedur (hard control) juga perlu membangun soft control melalui penegakan integritas dan nilai etika. Kabupaten Raja Ampat sudah 3 kali memperoleh opini WTP, untuk peningkatan maturitas SPIP perlu strategi jitu untuk meningkatkannya melalui langkah-langkah konkrit diantaranya menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan memonitor pelaksanaannya.
Bimtek diikuti 50 peserta berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Kepala, sekretaris dan kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan. Acara ditutup oleh Asisten II mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
(Humas BPKP Pabar/Periko Putra)
