Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Perlu Peran Serius BPKP dan BPK Untuk Kawal Dana Desa
08 Agustus 2017 07:59:24 / kalsel1 / dibaca: 5675 kali / Kat: Evaluasi

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong Perwakilan BPKP untuk lebih aktif dalam melaksanakan pendampingan untuk mengawal Dana Desa agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Heri Gunawan dari Partai Gerindra, dalam pertemuan antara Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komis XI M. Prakosa dengan Kanwil Dirjen Pajak, Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Dirjen Bea dan Cukai, BPKP, BPK, BPS dan LKPP, pada hari ini Senin (31/7) lalu, bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin. 

Pandangan  tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, setelah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Salamat Simanullang memberikan paparan tentang  peran Perwakilan BPKP dalam mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dana Desa.

Lebih lanjut Jon Erizal, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai PAN menyatakan bahwa DPR telah memerintahkan kepada BPKP untuk mengawal dan mendampingi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dan mengharapkan tidak hanya implementasi Aplikasi Siskeudes saja, namun sampai pada pelaksanaan anggarannya. Dengan jumlah anggaran yang terbatas Perwakilan BPKP telah melakukan Bimtek Penerapan Aplikasi Siskeudes yang hasilnya Aplikasi Siskeudes sudah diimplementasikan pada 957 desa atau 51,31% dari jumlah desa di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1.865 desa. Jika perlu tambahan dana untuk meng-cover 100% jumlah desa, agar mengajukan ke DPR.

Senada dengan kedua anggota Komisi XI DPR RI tersebut, Misbakhun, meminta petunjuk teknis pengelolaan dana desa dipermudah, agar kegiatan infrastruktur di desa dapat segera dilaksanakan. Disamping perlu penguatan pada aparat desa, mengingat dana yang dikelola sangat besar hampir satu milyar dibanding periode sebelumnya hanya berkisar seratus jutaan. Tidak kalah penting adalah pembekalan kepada kepala desa untuk perubahan mindset atas tanggung jawab pengelolaan dana desa yang diterimanya.

Dalam acara tersebut hadir pula Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari dan  Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan Suangkopan Lubis.

(Humas BPKP Kalsel/Mj)

 



Share      

Berita Terkait:

19 Pebruari 2018 09:33:35 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kepri
15 Pebruari 2018 13:45:38 / kaltaranews / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Kaltara Sampaikan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2017 Kepada Gubernur Kaltara
08 Pebruari 2018 07:15:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Akuntabilitas Merupakan Pondasi di Semua Bidang
07 Pebruari 2018 07:54:16 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Menuju Pelaksanaan Anggaran yang Excellent
24 Januari 2018 12:02:18 / sulteng1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Evaluasi atas Kegiatan Prioritas Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah