Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Perlu Peran Serius BPKP dan BPK Untuk Kawal Dana Desa
08 Agustus 2017 07:59:24 / kalsel1 / dibaca: 6985 kali / Kat: Evaluasi

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong Perwakilan BPKP untuk lebih aktif dalam melaksanakan pendampingan untuk mengawal Dana Desa agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Heri Gunawan dari Partai Gerindra, dalam pertemuan antara Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komis XI M. Prakosa dengan Kanwil Dirjen Pajak, Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Dirjen Bea dan Cukai, BPKP, BPK, BPS dan LKPP, pada hari ini Senin (31/7) lalu, bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin. 

Pandangan  tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, setelah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Salamat Simanullang memberikan paparan tentang  peran Perwakilan BPKP dalam mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dana Desa.

Lebih lanjut Jon Erizal, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai PAN menyatakan bahwa DPR telah memerintahkan kepada BPKP untuk mengawal dan mendampingi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dan mengharapkan tidak hanya implementasi Aplikasi Siskeudes saja, namun sampai pada pelaksanaan anggarannya. Dengan jumlah anggaran yang terbatas Perwakilan BPKP telah melakukan Bimtek Penerapan Aplikasi Siskeudes yang hasilnya Aplikasi Siskeudes sudah diimplementasikan pada 957 desa atau 51,31% dari jumlah desa di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1.865 desa. Jika perlu tambahan dana untuk meng-cover 100% jumlah desa, agar mengajukan ke DPR.

Senada dengan kedua anggota Komisi XI DPR RI tersebut, Misbakhun, meminta petunjuk teknis pengelolaan dana desa dipermudah, agar kegiatan infrastruktur di desa dapat segera dilaksanakan. Disamping perlu penguatan pada aparat desa, mengingat dana yang dikelola sangat besar hampir satu milyar dibanding periode sebelumnya hanya berkisar seratus jutaan. Tidak kalah penting adalah pembekalan kepada kepala desa untuk perubahan mindset atas tanggung jawab pengelolaan dana desa yang diterimanya.

Dalam acara tersebut hadir pula Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari dan  Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan Suangkopan Lubis.

(Humas BPKP Kalsel/Mj)

 



Share      

Berita Terkait:

06 Juni 2018 18:27:41 / dony_pe / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Gelar FGD Pengawasan Tata Kelola Sarpras Pertanian
21 Mei 2018 22:27:25 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
ANGGOTA V BPK RI TEGASKAN: WTP BUKAN JAMINAN TIDAK ADANYA FRAUD
17 Mei 2018 14:27:06 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan dengan Siskeudes
16 Mei 2018 11:19:02 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes
14 Mei 2018 07:23:00 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa Harus Akuntabel