Dalam acara tersebut hadir pula Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Eliza; Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Sukadri; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Danny Amanda didampingi tim yang terdiri Koordinator Pengawasan Bidang IPP Dessy Adin, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Bambang Ari Setiono, Koordinator Pengawasan Bidang P3A Novizar, Kepala Bagian Tata Usaha Sugeng Riyadi, Kepala Subbagian Kepegawaian Jang Sepriadi, Kepala Subbagian Keuangan Zulhadi Saputra dan Pengendali Teknis Gusti Andri serta Perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Provinsi Sumatera Barat.

Komisi XI DPR RI selain melakukan pertemuan juga mendengarkan presentasi yang dipaparkan oleh BPK, BPKP, BPS dan LKPP terhadap kondisi di Sumatera Barat.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Danny Amanda menyampaikan jawaban atas enam pertanyaan yang diajukan Komisi XI DPR RI antara lain terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah, pendampingan dan pembinaan yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, strategi pengawasan melalui strategi preemtif, preventif dan represif, langkah-langkah pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, temuan BPK dan saran demi perbaikan kinerja dan pengawasan di masa yang akan datang.

Danny menyampaikan peran BPKP dalam program pendampingan serta pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan beberapa kegiatan, yakni pendampingan LKPD, Workshop Reviu Laporan Keuangan berbasis akrual, bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dengan aplikasi SIMDA, bimbingan teknis SIMDA pendapatan, serta kegiatan konsultatif lainnya.

Lebih lanjut Danny mengemukakan saran perbaikan kinerja dan pengawasan di masa yang akan datang terkait pola rekruitmen dan mutasi Pemerintah Daerah,  “Kami berharap DPR RI mendorong komitmen dan konsistensi pimpinan Daerah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM APIP untuk peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3” ungkap Danny.

Acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai peran WTP terhadap kesejahteraan, penjelasan mengenai pengangguran di Sumatera Barat,  pembangunan daerah Mentawai serta penggunaan sistem laporan keuangan accrual yang terdapat pada SIMDA dan juga SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

(Humas BPKP Sumbar - dw/shof)