Dalam kunjungannya Bupati Kayong Utara meminta bantuan Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat untuk menjadi anggota panitia seleksi lelang jabatan eselon II sebanyak 11 jabatan. Permintaan ini tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan Bupati Kayong Utara terhadap integritas pejabat dan pegawai BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Pada kesempatan itu, Hildi Hamid juga menjelaskan kondisi wilayahnya yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran, disamping  dijelaskan pula mengenai keterbatasan kondisi ASN di Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu Bupati Kayong Utara berharap BPKP senantiasa mengawal Kabupaten Kayong Utara.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap menyampaikan apresiasinya dan menyampaikan kunjungan tersebut sebagai bukti trust dari Kabupaten Kayong Utara terhadap BPKP Kalimantan Barat.

Terkait dengan permintaan dirinya untuk menjadi anggota panitia seleksi lelang jabatan eselon II di Kabupaten Kayong Utara, Arman menyampaikan perlunya ijin terlebih dahulu ke kantor pusat BPKP di Jakarta. Arman juga menyampaikan komitmennya dalam membantu proses lelang jabatan di Kabupaten Kayong Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Arman juga menyampaikan gagasannya terhadap pembangunan Kabupaten Kayong Utara untuk kedepannya. Terkait dengan opini LKPD Kabupaten Kayong Utara, Arman menyampaikan bahwa Gubernur akan mengumpulkan seluruh Kepala Daerah untuk bersinergi dan menyusun rencana tindak yang jelas dalam mengatasi permasalahan yang selama ini menghambat peningkatan opini LKPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait dengan OPAD, berdasarkan pengalaman kegiatan OPAD atas pemeriksaan WP yang kurang pungut dan kurang bayar di Pemprov Kalimantan Barat yang berjalan sukses dan menghasilkan tambahan PAD, Arman menyampaikan kegiatan OPAD tersebut juga dapat dilakukan di Pemkab Kayong Utara, dengan harapan mampu memperkuat ruang fiskal Pemerintah Daerah, sehingga berdampak pada pertumbuhan pembangunan di daerah.

Mengenai tata kelola keuangan daerah, Arman menyampaikan bahwa aplikasi SIMDA saat ini terdapat menu e-planning. Dijelaskannya bahwa menu e-planning ini diharapkan mampu mengintegrasikan pengelolaan keuangan di daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.

Arman menyampaikan keinginannya terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP menuju level 2 melalui peningkatan anggaran pengawasan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. BPKP Kalimantan Barat akan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Terakhir, Arman menyampaikan gagasannya mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten Kayong Utara setelah menyaksikan dan berkunjung langsung event Sail Karimata serta ke Pulau Pelapis. Menurutnya, pariwisata yang dikelola dengan baik, seperti mengenalkan alam natural yang didukung sanitasi dan logistik makanan yang baik, dapat menghasilkan tambahan PAD.

(Humas BPKP Kalbar/end)