Jumat (3/6), bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo melantik Agus Setianto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, menggantikan Ketut Suadnyana Merada, yang memasuki masa purnabakti. Agus Setianto, sebelumnya, adalah Direktur Pengawasan Produksi dan SDA pada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Pelantikan Agus Setianto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur dihadiri juga Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Sekdaprov, Akhmad Sukardi, Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Nurdin, Forum Pimpinan Daerah Jawa Timur, dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, Kepala BPKP, Ardan Adiperdana menyampaikan sambutannya dari sisi perencanaan pembangunan pemerintah yang melakukan perubahan paradigma yang cukup mendasar dari money follows function menjadi money follow program.

"Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk menyusun program secara terarah dan berkualitas searah dengan program nasional. Dengan paradigma baru itu, maka semua sumber daya yang ada akan dimaksimalkan dan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional," jelas Ardan.

Ardan menambahkan agar pembangunan tersebut bisa direalisasikan selanjutnya dibutuhkan akuntabiltas pengelolaan keuangan yang tinggi. Untuk itu penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sampai level tiga merupakan suatu keharusan. “Pimpinan kementerian, lembaga, pemda bertanggungjawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern keuangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan,” ungkapnya.

Untuk itu, Ardan Adiperdana meminta Agus Setianto untuk segera berkonsolidasi dan bersinergi dengan Pemprov Jawa Timur guna melakukan pengawalan atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, Ardan tak lupa menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas berbagai prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah pimpinan Soekarwo.

Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Timur dan BPKP sudah melakukan kerjasama di bidang pelatihan penerapan akuntansi keuangan dari sebelumnya berbasis cash basis menjadi acrual basis. Peralihan proses cash basis ke acrual basis membutuhkan upaya dan kerja keras yang tidak mudah, karena menurutnya sebagian pegawai latar belakang pendidikannya bukan akuntansi .

Soekarwo lebih lanjut menjelaskan "kerjasama yang baik ini membuahkan hasil terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," jelas Soekarwo.

Soekarwo menambahkan, pendidikan dan latihan serta sertifikasi akuntansi dilakukan secara bertahap dengan menggandeng BPKP. "Tujuannya agar SDM yang berasal dari berbagai disiplin ilmu bisa memiliki kompetensi keuangan yang memadai," terangnya.  Lebih lanjut dikemukakan bahwa kerjasama yang baik,  sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan juga harus dikoordinasikan secara terpadu, agar tidak tumpang tindih. Menurutnya, hasil pengawasan harus segera ditindaklanjuti supaya bermanfaat untuk kepentingan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menurut Soekarwo, dalam sebuah organisasi besar seperti BPKP, mutasi merupakan hal biasa dalam mekanisme birokrasi. Selain itu juga merupakan bagian dari upaya peningkatan akselerasi dan kinerja organisasi guna merespon tuntutan yang strategis. “Saya menyambut baik alih tugas pejabat BPKP sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dan berharap  lembaga yang dipimpin mampu berjalan sesuai koridor fungsional dan memiliki akuntabilitas yang handal,” pungkasnya.

(Humas BPKP Jatim/TEM)