Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sjahruddin Rasul dan dipimpin oleh Ketua Harian Bimbingan Teknis Good Governance Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Suhardjo yang juga menjabat Inspektur Provinsi Kalsel. Ketua Tim Bimbingan Teknis Penanggung Jawab Good Governance Provinsi Kalsel, Muhammad Ichwan yang juga menjabat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel menyatakan, kesadaran kepala daerah untuk mulai menciptakan tata pemerintahan yang baik juga harus ditunjang dengan praktik bersih diri dari perusahaan yang akan jadi rekanan. Mustahil sebuah pemerintah daerah yang bersih tercipta jika perusahaan yang menjadi rekanan pemerintah masih melakukan praktik suap, memberi uang terima kasih, atau bekerja sama menggelembungkan nilai proyek. Oleh karena itu, perusahaan juga harus menjalankan praktik bersih dalam menerima dan menjalankan proyek yang diterima dari pemerintah. Pada kesempatan tersebut Rasul menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan cara menindak, tetapi juga harus ada upaya bersama mencegah korupsi. ”Good governance sebagai fondasi awal untuk mencegah korupsi,” tegasnya. (Sumber: Kompas, 05/06/2006, LQ)