Apresiasi patut diberikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Siak yang telah menaruh kepercayaan kepada BPKP untuk turut mengawal Pemda dalam melakukan transformasi satuan/ unit kerjanya menjadi BLUD, diantaranya RSUD Kabupaten Siak dan UPTD SPAM serta puskesmas se-Kabupaten Siak.

Dengan mengambil tempat di aula BPKP Riau, Rabu (4/11) berlangsung acara yang bertujuan untuk memantapkan langkah-langkah pembentukan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Siak. Dalam acara yang bertajuk “Diseminasi Penerapan PPK BLUD pada Puskesmas se Kabupaten Siak” ini, hadir wakil dari 15 puskesmas yang masing-masing terdiri dari Kepala, Bendahara, dan Pengelola puskesmas, para pejabat struktural dan staf dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, serta para narasumber dan PFA Bidang Akuntan Negara.

Pertemuan berjalan dengan sangat interaktif, acara yang semula direncanakan berfokus pada bedah dokumen persyaratan administratif pembentukan BLUD yang telah disusun oleh tim-tim penyusun dari unsur puskesmas dan Dinas Kesehatan, berkembang menjadi diskusi yang merambah substansi yang lebih luas, terutama diseputar pengelolaan keuangan setelah penerapan BLUD, diantaranya tentang penganggaran (penyusunan RBA/ DPA) dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Seperti diketahui, biaya pengobatan warga Kabupaten Siak ditanggung oleh pemerintah daerah melalui anggaran APBD sehingga perlu kehati-hatian dalam praktik pengelolaan keuangan dikemudian hari setelah puskesmas ditetapkan sebagai BLUD. Sesuai keterangan Kepala Dinas Kesehatan, peluncuran penetapan BLUD Puskesmas akan dilakukan pada 12 November 2015 mendatang, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional.

(Humas Riau) /BO