Kemenag Kalsel Raih Terbaik Ketiga Nasional Tindaklanjuti Temuan Audit

"Laporan Keuangan Clear, Temuan Tuntas dan Tidak Ada Korupsi di Kemenag", demikian harapan yang disampaikan Kepala BPKP Kalsel Sumitro dalam acara Orientasi Pengolahan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 (10/10). 

Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta yang terdiri Kepala Seksi, Kepala KUA, Bendahara Pengeluaran, Kepala Madrasah, dan pejabat Fungsional di Lingkungan Kemenag Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. 

Pembukaan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan M. Tambrin. Tambrin dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa hasil penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan secara nasional berada pada urutan ketiga, dan Tambrin juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius.

Ditambahkan, terkait dengan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenag se-Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan langkah-langkah: Penandatanganan Pakta Integritas oleh PNS, setiap Eselon III harus melaporkan Harta Kekayaan, Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja, Penerapan Disiplin Pegawai Negeri, menghindari Gratifikasi, setiap promosi jabatan harus melalui Assessment dan Penanganan pengaduan masyarakat. Dijelaskan pula, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sumitro menyampaikan apresiasinya kepada Kakanwil bahwa secara Nasional TL-nya urutan ketiga dan temuan pemeriksaan Kemenag se-Kalimantan Selatan posisinya Nihil. Selanjutnya, Sumitro memberikan penjelasan tentang seluk beluk Korupsi yang terjadi selama ini pada semua instansi baik di pusat maupun di daerah. Dijelaskan pula bahwa di Kalimantan Selatan telah terjadi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah, hal ini dapat dilihat dengan penurunan jumlah kasus korupsi yang terjadi pada periode sekarang dibanding dengan periode tahun yang lalu.

 

(Humas BPKP Kalsel : Pakdhe-Sukis-as) /BO