Selanjutnya, Kapusinfowas memberi pemahaman pentingnya teknologi Informasi dalam meningkatkan kapabilitas APIP, untuk itu Inspektorat Kabupaten Manokwari diminta untuk meningkatkan tata kelola APIP antara lain dengan mengimplementasikan SIM HP dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam pemateriannya, Amdi menyampaikan bahwa SIM HP Pemda hanya berupa aplikasi/alat bantu, pemanfaatan hasil pengelolaan hasil pengawasan lebih penting. Bagaimana informasi SIM HP dapat digunakan oleh Kepala Daerah untuk fungsi pengawasan. “Jangan sampai terjadi SIM HP hanya berhasil mencatat saja namun tidak ada tindak lanjut” ujarnya.

Sebelumnya, Inspektur Kabupaten Manokwari Sulaeman Simon Sesa menceritakan bahwa di Inspketorat saat ini kewalahan menyimpan arsip-arsip pengawasan dan Bupati Manokwari pernah meminta laporan tahun 2002 namun sulit mendapatkannya.

Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Sumitro dalam sambutannya mengingatkan para hadirin khususnya para Pimpinan SKPD agar lebih concern pada peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, karena menurut Sumitro pengelolaan keuangan di jajaran Pemerintah Kabupaten Manokwari belum baik yang ditandai dengan perolehan opini dari BPK RI yang selalu Disclaimer dan ini memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius.

Sumitro juga mengakui bahwa telah terjadi peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh Pemda di Papua Barat, namun peningkatan tersebut belum terjadi di Pemerintah Kabupaten Manokwari, terbukti bahwa opini atas LKPD Kabupaten Manokwari oleh BPK RI masih Disclamer, ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan daerah masih rendah. Opini dari BPK RI tahun 2014 atas LKPD se-Provinsi Papua Barat dalam waktu tidak lama lagi segera akan diterbitkan. Diharapkan dengan SIM HP Pemda ini, Inspektorat Kabupaten Manokwari mengambil peran penting dalam mengelola hasil pengawasan dan mampu menunjang perbaikan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.Sebagai kabupaten induk dan tertua di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari harus mengejar ketertinggalannya. Untuk itu perlu upaya “extra ordinary” dan “secepat-cepatnya mengatasi” seluruh permasalahan yang ada.

Kegiatan workshop seperti ini merupakan kegiatan yang kedua di Tanah Papua Barat setelah Inspektorat Kabupaten di Manokwari Selatan dan dalam waktu dekat, Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama telah berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitasnya dengan mengunakan teknologi informasi SIM HP Pemda.

(Humas BPKP Pabar :Pakdhe – Prakarsa – Damar) / BO