BPKP SulSel Siap Kawal Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan

KUR Sektor Kelautan dan Perikanan atau dikenal dengan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) 2015 merupakan kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan membangun sinergi KKP dengan pelaku usaha jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan.

Program Jaring ini diluncurkan peresmiannya oleh Wapres Jusuf Kalla didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Pantai Boddia, Takalar, Sulsel, Senin (11/5/2015). Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Deni Suardini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat mendukung program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan demi terealisasinya program kemaritiman di Indonesia sebagai suatu rangkaian nawacita. "Sampai sekarang ini nelayan kita belum bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Mereka semua masih sebatas menangkap dan beberapa hari kemudian sudah busuk ikannya kalau tidak laku. Inilah yang harus dikembangkan, makanya harus ada pabriknya," katanya.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan untuk mendukung rencananya dalam mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia, dirinya sudah mengajukan anggaran yang cukup besar kepada pemerintah dan dia bersikukuh tidak ingin anggarannya itu dikurangi, apalagi pada sektor itu dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangannya yang positif.

Secara terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menanggapi peluncuran program jaring ini dengan menyatakan bahwa BPKP Sulsel siap mengawal penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan. Peran BPKP nantinya antara lain mengidentifikasi, mengamati dan memantau program/proyek pembangunan sektor strategis, mengawal titik kritis dari perspektif penguatan sistem pengendalian intern, efektifitas manajemen risiko dan proses tata kelola program/proyek bidang kelautan dan perikanan serta efektifitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada UMKMK dalam bentuk KMK dan KI agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat aturan.

(Humas SulSel) / BO