Bupati Luwu Timur Berharap Pendampingan BPKP Terus Berlanjut

Rabu (29/10) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Deni Suardini didampingi Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Ahmad Akib melakukan kunjungan ke Kabupaten Luwu Timur

Dalam kunjungan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkesempatan bertemu dengan para Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di antaranya Bupati, Sekretaris Derah, para Asisten, Inspektur Kabupaten Luwu Timur dan para Staf Ahli Bupati. Dalam kesempatan tersebut Bupati Luwu Timur menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi atas segala bantuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang assurance dan konsultansi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang dan jasa dalam hal verifikasi atas pembayaran-pembayaran kontrak. Disamping itu juga dimohon agar BPKP tidak hanya memberikan bantuan dalam konteks penugasan pengawasan secara periodik, namun berharap dapat dilakukan secara terus menerus dalam kerangka untuk bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi Pemkab Luwu Timur yang telah menjadikan BPKP sebagai mitra terpercaya untuk mendorong terwujudnya Kepemerintahan yang kuat, Berdaulat, Bersih dari KKNdan siap membantu  serta memfasilitasi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik melalui kegiatan assurance maupun konsultansi pada masing-masing stakeholder’s tersebut guna menciptakan Wilayah Tertib Administrasi, Wilayah Bebas Korupsi termasuk fasilitasi Reformasi Birokrasi dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Acara kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi SPIP di hadapan para Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, para Camat dan beberapa Kepala Kelurahan dan Kepala Desa.

Menurut Deni, pencapaian good governance harus menciptakan hubungan yang selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan penuh keterbukaan sehingga dapat dipertanggunggugatkan kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. "Akuntabilitas keuangan negara berupa pencapaian opini WTP hanyalah sasaran antara dari suatu pencapaian akuntabilitas publik berupa kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka untuk peningkatan opini LKPD menuju WTP, maka perlu dibangun komitmen seluruh elemen," ujar Deni.