Wabup Simeulue: Untuk Wujudkan Good Governance, Kami Perlu Pengawalan BPKP

Guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance adalah suatu keharusan bagi sebuah institusi/lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berkenaan dengan itu Senin 21 Juli 2014, bertempat di ruang rapat kantor BPKP Aceh Kepala Perwakilan, Afrizi Hadi didampingi oleh Kabid APD Agus Istiadi dan Kabid IPP, Tantawi Haris serta Dalnis di lingkungan BPKP Aceh melakukan penanda tanganan perpanjangan Nota Kesepahaman Pengembangan manajemen antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Perwakilan BPKP Provinsi Aceh.

Dalam sambutannya Afrizi Hadi menyampaikan ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman mencakup pemberian asistensi yang meliputi kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas APIP; Pengembangan dan Penyelenggaraan SPIP; dan bidang manajemen lainnya.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Simeulue, diwakili oleh Wakil Bupati Hasrul Edyar, S.sos, M.AP didampingi oleh Asisten III Sarman Jayadi, Sekretaris DPKKD Marlian dan Kabid Akuntansi Isal Amri