Selaku Penanggung Jawab Korsupgah Korupsi di wilayah Kalsel, Edy Karim menyampaikan bahwa perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi tersebut merupakan salah satu upaya KPK mengajak pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. “Selama ini gaung pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK hanyalah terkait dengan penindakan yang bersifat represif, padahal KPK juga melakukan pencegahan yang bersifat preventif dalam pemberantasan korupsi. Korsupgah korupsi ini merupakan kerja sama antara KPK dengan BPKP,” ujar Edy Karim.

Menurut Kepala BPKP Kalsel itu, selain mendorong tindak lanjut korsupgah tahun sebelumnya, korsupgah tahun ini juga mendorong upaya peningkatan alokasi APBD untuk kegiatan pro rakyat sekaligus mengidentifikasi permasalahan, risiko, dan penyebab pada bidang ketahanan pangan, pertambangan, dan pendapatan. "Khusus untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, korsupgah difokuskan pada pengelolaan APBD dan Bidang Ketahanan Pangan,” cetus Edy.

Sebagaimana diketahui, sejak korsupgah pertama kali dilaksanakan tahun 2012 di Provinsi Kalsel, telah banyak permasalahan yang diungkap. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif dalam transparansi pengelolaan APBD.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Asisten I dan III, Inspektur, dan jajaran Kepala SKPD itu, Sekda Agung Pranowo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Tengah menyambut baik kegiatan ini. "Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan good governance dan clean government," ujar Agung. .

Tom/Husel (x..)