“Membangun Jati Diri BPKP”
Kepala BPKP, Mardiasmo dalam arahannya pada rapat koordinasi teknis (rakornis) Pedoman Audit Piutang Jamkesmas serta Pedoman Audit TPG Agama menyatakan, BPKP perlu mengingat kembali jati dirinya. Seperti yang tertulis dalam namanya, BPKP selayaknya bukan sekedar pelakukan pengawasan bidang keuangan, melainkan perlu fokus pada pengawasan pembangunan. Kegiatan Rakornis ini direncakan akan dilaksanakan selama empat hari mulai 14—16 April 2014 di Hotel Mercure, Ancol (15/4).
Hadir dalam acara tersebut mendampingi Kepala BPKP adalah Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari; Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam, Binsar H Simanjuntak; Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia; Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Dharmasto; dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Eddy Mulyadi Soepardi. Acara ini dihadiri oleh pejabat eselon II di pusat dan staf, serta seluruh Kepala Perwakilan di seluruh Indonesia beserta pejabat yang mendampingi.
Sesuai rencana, beberapa tema yang akan dibahas dalam cara ini adalah sharing hasil audit TPG Kemendikbud dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sosialisasi Pedoman Audit Jamkesmas dengan Kementerian Kesehatan, Sosialisasi Pedoman Audit TPG Agama dengan Kementerian Agama, serta pengarahan dari para Deputi dan Sekretaris Utama BPKP.
Dalam arahannya, Mardiasmo menyatakan BPKP perlu membangun new BPKP platform yakni mewujudkan cita-cita pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia. Kepala BPKP berharap adanya perubahan kepemimpinan yang baru nanti setelah pemilihan umum, akan membawa perubahan peran BPKP yang lebih strategis.
“Siapa pun pemimpin terpilih nanti, kita harapkan akan mendukung peran BPKP lebih strategis, bukan sekedar sebagai pemadam kebakaran. Kalau bisa kita juga ikut dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan termasuk proses perencanaan,” demikian penjelasan Mardiasmo.
Mardiasmo meyakini bahwa peran BPKP semakin baik. BPKP saat ini telah banyak mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan baik instansi Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Meski demikian, BPKP harus mampu menjalankan peran yang lebih strategis bukan lagi seperti pemadam kebakaran yang hanya bekerja jika diminta untuk memadamkan “kebakaran” yang terjadi di K/L atau pemda. Mardiasmo menilai BPKP harus mampu mencegah terjadinya “kebakaran”.
Dengan berbagai apresiasi dari para pemangku kepentingan tersebut, BPKP selayaknya mampu menjaga kepercayaan dengan menjaga kualitas hasil pengawasan. “Quality is our tradition,” tegas Mardiasmo. Untuk melaksanakan hal tersebut, Mardiasmo meminta pelaksanaan quality assurance di setiap jenjang pengawasan harus senantiasa ditingkatkan.
(Humas BPKP Pusat/pung,yus,gre,anggun) (x..)
