Sebagaimna diketahui, kerja sama antara kedua pihak meliputi penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penataan aset, tata kelola APIP, tata kelola pemerintahan dan tata kelola BUMD.

Setelah Bupati Tabalong memperkenalkan diri selaku bupati yang baru, beliau menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengucapkan terima kasih atas pendampingan yang telah dilakukan selama ini  dan mengharapkan peningkatan kerja sama agar Pemkab Tabalong bisa meraih WTP. Bupati Tabalong juga mengharapkan agar pendampingan BPKP Kalsel  atas APBD tahun 2015 dipercepat sehingga proses pengadaan barang/jasa  bisa dimulai bulan Desember 2014. "Ini dimaksudkan  agar realisasi pelaksanaan belanja modal tidak menumpuk di Triwulan III dan IV tahun 2015 yang berakibat rawan terjadinya penyimpangan," ujar Anang.

Secara bergantian, Kabag Tata Usaha Subroto dan Kabid Akuntabilitas Pemda Devi Elvino menjelaskan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BPKP Kalsel di Pemkab Tabalong. Antara lain implementasi Simda Keuangan dan Simda BMD, pendampingan dalam penyusunan LAKIP, Peningkatan SDM APIP dan Pendampingan dan Audit Kinerja PDAM serta mendampingi RSUD dalam perubahan menjadi BLUD.

Budi Santosa, Pengendali Teknis dari Bidang Investigasi, juga menambahkan bahwa dalam meraih WTP yang perlu dilakukan antara lain pentingnya kebersamaan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, agar transparan dan akuntabel serta dilaksanakan penuh integritas dan kejujuran. Selain itu bila sekiranya tercium “aroma korupsi,” harap segera di konsultasikan dengan kami sehingga dapat diambil tindakan preventif, karena adanya kasus KKN ini juga menjadi halangan prasyarat bagi BPK untuk memberikan opini WTP.

Menutup pembicaraan, Bupati menyampaikan lagi ucapan terima kasihnya atas segala masukan dan informasi yang disampaikan dan akan segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi kedalam terlebih dahulu. Selanjutnya Bupati mengatakan “Saya selalu menginstruksikan staf saya untuk selalu berkonsultasi dengan BPKP selaku pihak yang kompeten apabila menghadapi keragu-raguan dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang jasa dan masalah lainnya terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabalong,”  tutupnya.

( Humas BPKP Provinsi Kalsel/Rohman- Gabriel) (x..)