Bali - Untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya bagi Provinsi Bali, dan karena letak Pulau Dewata, yang berada di tengah-tengah dan mudah dijangkau seluruh wilayah di Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan pertemuan nasional di Bali, demikian penjelasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur dalam konprensi Pers bertempat di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali, kamis (19/11/2020).

Lebih jauh Muhammad Masykur megatakan bahwa pertemuan nasional di Bali yang dihadiri Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia, beserta para Deputi dan Direktur, akan membahas banyak agenda penting, yang. Ada 4 poin besar yang akan dibahas kali ini, diantaranya, mengenai evaluasi pengawasan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).. “Ini bahan evaluasi untuk mensinergikannya kegiatan selama ini dan ke depannya, bersama stakeholder dan pemerintah,” jelasnya

Pada kesempatan tersebut Muhammad Masykur juga menjelaskan bahwa ada beberapa panduan atau pedoman, terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. “Garis besar peran kami, adalah perbaikan tata kelola dan management resiko. Kami akan membangun satu pola sinergi pengawasan yang sifatnya makro, baik melibatkan BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/ Lembaga/Pemerintah daerah/Korporasi,” ujarnya.

BPKP juga memperbaiki pedoman internal tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peningkatan kapabiltas APIP, dan perbaikan strategi ke depan sesuai konteks dan perubahan zaman. Mengoptimalkan peran BPKP dalam perbaikan tata kelola, pengendalian intern di seluruh Kementerian Lembaga serta Korporasi.

Merespon kondisi pariwisata sangat terpuruk akibat pandemi, BPKP Mengadakan Raker Nasiona di Nusa Dua dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. BPKP ingin melakukan perbuatan nyata, tidak hanya sekedar memberikan masukan saja. Pertemuan Nasional ini juga membuktikan, bahwa geliat pariwisata Bali sangat luar biasa.

Catur Iman Pratignyo, Kabag Komunikasi dan Informasi Publik BPKP Pusat, menambahkan bahwa raker memang diadakan setiap tahun, tetapi karena pandemi pelaksanaanya jadi tertunda. Apalagi BPKP mendapat amanah dari Presiden Jokowi, mengawal dana bansos yang dialokasikan untuk pencegahan penularan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Ini lah yang kami kawal, jangan sampai tidak membawa dampak ke masyarakat,” tegasnya.(AS).