Terakhir, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengapresiasi acara ini yang merupakan salah satu tahapan penting untuk mendukung pencapaian tujuan dana desa. "Hal ini tentunya menjadi langkah strategis yang eprlu didukung sebagai langkah preventif terjadinya fraud sekaligus menjadi solusi untuk menstandarisasi pelaporan keuangan desa," pungkasnya. 

Cuplikan Pesan Kepala BPKP Tentang Pengawalan Desa
Kepala BPKP,  Ardan Adiperdana  dalam  orasi ilmiah dengan topik “Membangun Bangsa melalui Desa " menyatakan : "Topik membangun bangsa  melalui desa menjadi hal penting semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perkembangan industri dan ekonomi saat ini sudah mengarah pada knowledge base economy atau knowledge base industry yang karakteristiknya mengarah kepada peningkatan kegiatan yang bersifat dasar dan lebih kompetitif,   memerhatikan kapabilitas,  kompetensi dan tata kelola yang baik  juga berperan penting dalam model ekonomi ini. 

Berbicara tentang  pemerintahan desa, lebih lanjut Ardan menyatakan bahwa  saat ini kondisinya sangat minim kompetensi SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik, sebaliknya dalam saat yang sama diketahui bahwa desa memperoleh dana yang cukup besar untuk mengelola pemerintahannya. Untuk itulah diperlukan konttribusi segenap komponen bangsa  untuk berkontribusi mengawal pengelolaan dana tersebut.

“Desa merupakan penggabungan dari fungsi self governing community dan local self government,” jelas Ardan. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan desa sebagai komunitas yang diharapkan mampu mengelola pemerintahannya sendiri, dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial setempat. Secara umum, pemerintahan desa mirip dengan bentuk pemerintahan daerah lainnya, atau dapat dikatakan sebagai pemerintahan mini. Terkait dengan hal ini, terdapat tiga tantangan utama yang perlu dicatat yaitu persoalan tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kemasyarakatan.

Kucuran dana desa yang jumlahnya cukup luar biasa yang tersebar pada sekitar 74.000 desa di seluruh Indonesia harus tetap menjaga dan mengacu pada prinsip akuntabilitas. Selain itu, juga diperlukan SDM dan infrastruktur (teknologi) memadai untuk dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa. “Jangan sampai karena hal ini memunculkan istilah ‘korupsi masuk desa’,” harap Ardan.

Hal lainnya yang disampaikan Ardan adalah mengenai pembangunan desa. Terdapat dua konsep pendekatan pembangunan desa yang dituangkan dalam undang-undang desa, yaitu ‘membangun desa’ dan ‘desa membangun’. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan desa yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat desa setempat. “Salah satu kekuatan desa, adalah desa mampu mengoptimalkan potensinya masing-masing,” ujar Ardan. Desa diharapkan menciptakan sentra-sentra produksi dengan mengusung konsep ‘one village one product’.  

Tantangan berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Belajar dari program-program pemerintah sebelumnya, kegiatan proyek yang akan datang akan dilengkapi dengan pelatihan dan keterampilan, pembentukan kelembagaan, keberadaan petugas lapangan, dan melibatkan lembaga masyarakat desa. Yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah aspek SDM, kelembagaan masyarakat, dan teknologi dan modal.

“Dari ketiga tantangan tersebut, terlihat bahwa kompetensi dan governance adalah faktor-faktor yang sangat diperlukan,” ujar Ardan sebelum menutup pidatonya. Hal tersebut diperlukan untuk membawa desa menjadi berdaya saing dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jajaran BPKP yang dominan merupakan Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang sekarang beralih nama menjadi  PKN STAN sudah membuat aplikasi yang sederhana untuk membantu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang disebut dengan SIMDA Desa.

Saat ini telah dilaksanakan sosialisasi kepada sekitar 16.000 desa, dan pembekalan kepada mahasiswa kuliah kerja nyata pada tiga universitas. Pengawalan desa telah juga dilakukan secara kerja sama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. “Kontribusi kepada desa merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Negara,” tutup Ardan. 

Aplikasi SIMDA Desa yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.