INFO KINERJA KANTOR PERWAKILAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan. Dokumen Renstra juga memuat indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta rencana pendanaan dalam tahun 2015-2019, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Sebagai Auditor Internal Pemerintah RI, BPKP berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif; (2) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; dan (3) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten. Dalam usahanya mencapai tujuan startegis tersebut BPKP telah merumuskan sasaran strategis dan menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari BPKP telah merumuskan sasaran progran dan menetapkan indikator sasaran program sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan strategis BPKP. Target sasaran program beserta indikatornya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Laporan Kinerja Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan viii Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun 2016. LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa dari sepuluh indikator kinerja seluruhnya telah tercapai. Ikhtisar capaian tersebut nampak sebagai berikut: 

Uraian capaian sasaran program tersebut adalah:

1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Pencapaian sasaran program 1 diukur menggunakan tiga IKU yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional” terealisasi 57,14% atau 126,98% dari target 45%, “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, dan “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum” terealisasi 100% atau 166,67% dari target 60%.
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi Pencapaian sasaran program 2 diukur menggunakan tiga IKU yaitu “Maturitas SPIP pemerintah kabupaten/kota (level 3)” terealisasi 15,39% atau 102,60% dari target 15%, “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” terealisasi 76,92% atau 147,92% dari target 52%, dan “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” terealisasi 100% atau 172,41% dari target 58%.
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Pencapaian sasaran program 3 diukur menggunakan empat IKU yaitu “Kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (Level 3)” terealisasi 15,39% atau 102,60% dari target 15%, “Kapabilitas APIP pemerintah provinsi (Level 2)” terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, “Kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (Level 2)” terealisasi 76,92% atau 100% dari target 30%, dan “Kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (Level 1)” terealisasi 7,69% atau 186,01% dari target 55%.

Kinerja yang telah mencapai target secara umum didukung oleh BPKP pusat serta kerjasama yang baik dengan mitra kerja dalam meningkatkan Laporan Kinerja Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan x akuntabilitas keuangan negara/daerah serta, peningkatan maturitas SPIP, dan kapabilitas APIP.