Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

BPKP Kawal Proyek Prioritas Strategis Rantai Pasok Komoditas Pangan Nasional

BANJARBARU (4/03/2024) – Dalam rangka melaksanakan pengawasan sektor-sektor strategis domestik untuk mewujudkan ketahanan pangan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan hadir untuk memantau tercapainya keterjangkauan dan dan ketersediaan pangan yang salah satunya ditentukan oleh kelancaran rantai pasok (Supply Chain) komoditas pangan. Pangan mungkin saja tersedia di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya ketersediaan komoditas pangan yang mempengaruhi harga komoditas pangan di pasar dan keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan tersebut.

BPKP Kalsel Gelar Tarhib Bulan Suci Ramadhan 1445 H

Banjarbaru (5/03) – Sebelum memasuki Bulan Ramadhan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan Tarhib bulan suci Ramadhan untuk semua pegawai BPKP Kalsel bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

BPKP Kalsel Hadiri Diseminasi Kebijakan OJK Tahun 2024 dan Diskusi Pengembangan Ekonomi Daerah

BANJARMASIN – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto menghadiri kegiatan Diseminasi Kebijakan OJK Tahun 2024 dan Diskusi Pengembangan Ekonomi Daerah pada Senin, 26 Februari 2024 di Rumah Makan Effronte, Kota Banjarmasin.

BPKP Kalsel Lakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran untuk atasi Kemiskinan Ekstrim & Stunting

BARITO KUALA – Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 kurang optimal mengungkit capaian tujuan Program Pembangunan. Hal ini memicu BPKP Kalsel untuk melakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Lanjutan untuk Tahun Anggaran 2024, khususnya pada sektor pengentasan kemiskinan dan penurunan pravalensi stunting.

KOLABORASI BPKP DALAM PENANGANAN STUNTING DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

BANJARBARU – Saat ini Indonesia menghadapi tantangan yang serius terkait permasalahan stunting dan upaya pencapaian ketahanan pangan. Penyelesaian permasalahan ini memerlukan kerangka kerja yang terstruktur dan sinergis antara pemerintah, BUMN/D, dan sektor terkait lainnya. Namun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penurunan stunting dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatanlebih bersifat sektoral/individual Satker atau per SKPDserta kurangnya kolaborasi dalam pelaksanaan pogram dan kegiatan menyebabkan capaian indikator outcomes rendah.