Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Koordinasi Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat

Gubernur Sumatera Barat optimis seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera Barat pada tahun 2015 dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan dukungan dari BPKP.

KOORDINASI BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN POLDA SUMBAR

Penanganan kasus-kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi lebih mudah dan cepat apabila terdapat kerjasama dari berbagai instansi, seperti pola hubungan Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP.

Sosialisasi SPIP sektor PBJ di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat

Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan kegiatan yang berisiko tinggi, apalagi 70% kasus korupsi yang ada di Indonesia merupakan kasus yang terkait PBJ. Diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sehingga risiko-risiko yang ada dapat diminimalisasi sehingga output maupun outcome dari pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Koordinasi Pengawasan Bidang Keinvestigasian antara Perwakilan BPKP Sumatera Barat dengan Kejaksaan

Koordinasi Pengawasan Bidang Keinvestigasian diharapkan mampu meningkatkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara BPKP dengan Kejaksaan selama ini. BPKP siap memberikan support kepada aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan baik dalam bentuk audit maupun konsultasi terkait dengan kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi.

Melalui Sosialisasi PP No. 71 Tahun 2010, Pemko Padang ingin Pertahankan Opini WTP

Arman Sahri Harahap mengatakan,untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, selain dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang sejalan dengan PP No.71 Tahun 2010, pemko Padang harus menggalakkan upaya pencegahan korupsi.