Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

BPKP Malut Terima Konsultasi Keselarasan Perencanaan Bappeda Halut

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan konsultasi dari Bappeda Kabupaten Halmahera Utara pada Senin pagi (30/01/2023).  Kepala Bappeda Halmahera Utara Abdul Azis didampingi dengan staf diterima oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD Albertus Mugi Susanto, Pengendali Teknis Bidang APD Dwito Santoso, dan Tim Bidang APD Alvian Fauzi Putra.

BPKP Malut Dukung Pembaharuan KUHP Maha Karya Anak Bangsa

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto didampingi Kepala Bagian Umum Ali Muchtar dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Her Notoraharjo menghadiri Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Ternate. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sosialisasi ini mengusung tema "KUHP Indonesia Wujud Cita dan Harapan Pembaruan Hukum Pidana." Penyelenggara kegiatan ini yaitu Universitas Khairun (Unkhair) Ternate bekerja sama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki).

BPKP Malut Wujudkan ZI Menuju WBK/WBBM Melalui Penandatanganan Komitmen

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyelenggaralan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Senin pagi (30/01/2023).

Kolaborasi BPKP, KPPN, dan DJPb Malut Dalam Sinkronisasi Data Keuangan Daerah

BPKP Malut Bantu Manajemen Risiko Pemkab Halsel Lebih Terstruktur

Labuha (20/1) - Sosialisasi dan bimtek yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan pemateri dari BPKP Malut menjadi media untuk menunjukkan keseriusan pimpinan Pemda dalam menerapkan manajemen risiko agar lebih terstruktur dan lebih menguatkan penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi. Sekda Halmahera Selatan, Saiful Turuy meminta para Kepala OPD yang hadir untuk berkomitmen melaksanakan manajemen risiko yang telah menjadi peraturan Bupati.