Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

BPKP Kaltim Lakukan Pengawasan atas Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM (Akses Permodalan UMKM)

BPKP Kaltim Gelar FGD Progres/Hambatan dan Atribusi Pendanaan Pemerintah Daerah atas Pembangunan IKN

SAMARINDA (02/03/2023) - Dalam rangka dukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, BPKP Kaltim menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Progres/Hambatan dan Atribusi Pemda atas Pembangunan IKN" yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Hasoloan Manalu, Direktur Investigasi II Sutrisno dari Kedeputian Bidang Investigasi BPKP Pusat, bersama Korwas Bidang Investigasi Hisyam Wahyudi dan Korwas Bidang IPP M. Syaifullah, serta tim PFA dari bidang Investigasi dan IPP BPKP Kaltim, serta Auditor Madya selaku Koordinator Pencegahan Korupsi II Iswahyudi, Auditor Muda Efitriana Ertanas dan Muhammad Reza Anshary dari Kedeputian Bidang Investigasi BPKP Pusat.

Balai P2P Kalimantan II dan BPKP Kaltim Gelar FGD Progres Rusun ASN BPKP Kaltim

Samarinda (1/03) Kata bijak mengatakan “Gagal Merencanakan berarti Merencanakan untuk Gagal” kata bijak itulah yang menginspirasi kegiatan Focus Group Disccussion (FGD) antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur membahas terkait pekerjaan Fasad Bangunan, Landscape dan fasilitas umum lainnya yang akan di bangun di Rusun ASN BPKP Kaltim yang berlokasi di Jalan Juanda 2 Samarinda.

Kepala Perwakilan Hadiri Peresmian SPAM Sangasanga Berkapasitas 50 Liter / Detik

Sangasanga, (1/3/2023) – Diawali dengan sambutan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima dan prasasti menandai Peresmian Pembangunan Unit Produksi dan Sarana Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bimtek SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko Bagi Pokja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat

Samarinda, (22/2/2023) - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Guna mewujudkannya dibutuhkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan peyelenggaran pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.