Informasi yang Dikecualikan |
Dasar Hukum Pengecualian |
Jangka Waktu |
|
I. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) |
|||
A. |
LHP yang terkait Penegakan Hukum |
|
30 (tiga puluh) tahun |
B. |
LHP yang terkait Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah |
|
Menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, |
Daerah, dan Lembaga lainnya |
|
dan Lembaga lainnya yang diawasi/diaudit |
|
C. |
LHP yang terkait pengawasan Perbankan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan Lainnya |
|
Merupakan kewenangan Lembaga Perbankan, Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan lainnya yang diawasi/diaudit |
D. |
LHP yang terkait Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara ataupun Badan Usaha yang di dalamnya terdapat saham milik negara atau kepentingan keuangan negara |
|
Merupakan kewenangan Badan Usaha yang diawasi/diaudit |
E. |
Laporan Inspektorat BPKP |
|
Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BPKP dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang- undangan |
II. Kertas Kerja Pengawasan (KKP) termasuk Surat Tugas dan dokumen reviu berjenjang |
|||
A. |
KKP yang terkait Penegakan Hukum |
|
30 (tiga puluh) tahun |
B. |
KKP yang terkait Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya |
|
Menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya yang diawasi/diaudit |
C. |
KKP yang terkait pengawasan Perbankan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan Lainnya |
|
Merupakan kewenangan Lembaga Perbankan, Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan lainnya yang diawasi/diaudit |
D. |
KKP yang terkait permintaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara ataupun Badan Usaha yang di dalamnya terdapat saham milik negara atau kepentingan keuangan negara |
|
Merupakan kewenangan Badan Usaha yang diawasi/diaudit |
E. |
KKP Inspektorat BPKP |
|
Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BPKP dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang- undangan |
III. Dokumen Pengawasan Lainnya |
|||
A. |
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
|
Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai. |
IV. Informasi yang terkait Pribadi |
|||
A. |
Informasi yang terkait Pribadi |
|
Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap. |
B. |
Kertas kerja/dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil |
|
Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap. |
C. |
Database Sistem Informasi Sumber Daya Manusia |
|
Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap. |
D. |
Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf |
|
Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap. |
|
|
Tertutup sampai ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan |
|
|
|
Tertutup. |
PROFIL BPKP JAMBI |
TUGAS DAN FUNGSI |
DUKUNGAN SDM |
STRUKTUR ORGANISASI |
WILAYAH KERJA |
DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA |
VISI DAN MISI |
SEJARAH PERWAKILAN |
SEKAPUR SIRIH |
DOKUMEN PERENCANAAN DAN KINERJA |
RENCANA STRATEGIS |
PERJANJIAN KINERJA |
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN |
LAPORAN KINERJA TAHUNAN |
DAFTAR INVENTARIS / ASET |
LAPORAN KEUANGAN |
LAPORAN BMN |
RENCANA AKSI KINERJA |
WISATA DAN KULINER |
OBJEK WISATA JAMBI |
KULINER JAMBI |
PRODUK DAN LAYANAN |
PENGAWALAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
PENINGKATAN KONTRIBUSI RUANG FISKAL |
PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH |
PERBAIKAN GOVERNANCE SYSTEM |
PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK |
PEGAWAI TERBAIK BULAN JULI |
PEGAWAI TERBAIK BULAN AGUSTUS |
PEGAWAI TERBAIK BULAN SEPTEMBER |
DAFTAR INFORMASI PUBLIK |
INFORMASI BERKALA |
INFORMASI SERTA MERTA |
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT |
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN |
PENGUMUMAN |
SELEKSI PENERIMAAN PPPK TAHUN 2023 |