Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

“SPIP dan APIP sebagai Pilar Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah”

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Drs.Gatot Darmasto, Ak, MBA, CRMA, CA, CFrA, QIA sebagai tema utama pelaksanaan Sosialisasi Simda Perencanaan dan Simda SAKIP bagi Pemda Se-Provinsi Lampung. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 9 sd 10 Agustus 2019, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung Ir. Arinal Junaidi di Graha Keratun Kantor Gubernur Lampung dan dilanjutkan dengan workshop di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Kegiatan melibatkan seluruh pejabat teknis terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan di Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan peserta sebanyak 135 orang. Adapun materi sosialisasi berupa tayangan video SAKIP Yang Terintegrasi, Gambaran Umum Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, dan Workshop Simda Perencanaan dan Simda SAKIP.

Pesan tersebut disampaikan oleh H.Mukhamad Misbakhun,S.E.M.H.Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golongan Karya dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2019 di Provinsi Lampung, yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI)  Bandar Lampung pada hari senin 29 Juli 2019, yang dihadiri Pimpinan dan Staf Pemerintah Provinsi Lampung, Perwakilan BI Provinsi Lampung, Perwakilan dari Kantor Wilayah Perbendaharan-Pajak-Bea Cukai- KPKNL, BPK, BPKP, dan BPS.  Kunjungan kerja ini dipimpin oleh wakil Ketua Komisi XI, Ir. H Marwan Cik Asan dengan 4 orang anggota Komisi XI DPR RI.Lebih lanjut Misbhakun menyatakan Siskeudes BPKP tersebut telah memberikan kemudahan bagi aparat desa yang mempunyai kemampuan terbatas untuk membuat perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dana desa. Dalam pertemuan tersebut, seluruh instansi yang diundang memaparkan jawaban pertanyaan dari Komisi XI DPR RI yang telah disampaikan sebelum acara dimulai, didahului dengan pemaparan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Perwakilan masing-masing dari BI, BPS, Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK.

Pesan tersebut disampaikan oleh salah satu peserta Workshop Eksekutif Audit Investigatif, Pahada Hidayat selaku Inspektur Kabupaten Tulang Bawang kepada Pemateri/Nara Sumber, Iswan Elmi selaku Pelaksana Tugas Kepala BPKP sekaligus Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung tanggal 20 Juli 2019.Pada kesempatan Workshop Eksekutif Audit Investigatiftersebut, Iswan Elmi menyampaikan bahwa strategi penanganan Fraud secara komprehensifyang dilakukan melalui upaya pencegahan fraud tersebut lebih efektif, daripada upaya pembrantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pencegahan fraud adalah dengan membangun budaya anti Fraud, dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota harus berani menjadi pionir dalam membangun budaya anti fraud di lingkungan Pemerintah Daerah.