File Undang-Undang Kategori Memorandum of Understanding Tahun 2014
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI  LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
2.
NOTA KESElPAHAMAN ANTARA OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KERJA SAMA PENGAW'ASAN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENINGKATAIq EFEKTIVITAS TATA KELOLA
3.
NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding) ANTARA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH
4.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
5.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERMASUK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERfNTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESi BARAT
7.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEJEN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
8.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
9.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
10.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEiN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
11.
NOTA KESEPAHAMAN GUBERNUR JAWA TENGAH DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Nomor: 46/2014/Nomor: MoU-16/K/D4/2014 TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMER1NTAH PROVINSI JAWA TENGAH
12.
SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Nomor 02/SE/PD.110/M/12/2014 Nomor 09jSE/Mj2014 Nomor KEP-191/A/JA/12/2014 Nomor SE/15/XII/2014 Nomor SE-763/K/D1/2014 TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI MELALUI BANTUAN BENIH DAN PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI TERSIER 2014-2017
Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU