File Undang-Undang Kategori Memorandum of Understanding Tahun 2018
Kembali ke Daftar Kategori | Daftar Tahun
No. Keterangan
1.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN METEOROLOGl, KLIMATOLOGl, DAN GEOFlSlKA DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERlNTAHAN YANG BAIK DI LINQKUNGAN BADAN'METEOROLOGl, KLIMATOLOGl, DAN
GEOFISlKA
2.

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH POVINSI SULAWESI BARAT

3.

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERlNTAH PROVINSI BANTEN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN NOMOR: 120.23/MoU.02-Huk/2018 NOMOR: MoU-6/K/D3/2018

4.

MoU BMKG dengan BPKP Nomor KS.301/MoU.09/KB/IV/2018; MoU-7/K/D1/2018 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

5.

MoU BPOM dengan BPKP Nomor HK.09.01.1.72.05.18.2895; MoU-8/K/D2/2018 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

6.

MoU DPD dengan BPKP Nomor DN.070/01/DPDRI/III/2018; MoU-2/K/D2/2018 tentang Penguatan tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

7.

MoU Kemenpan RB dengan BPKP Nomor 40/M.KS.00/2018; MoU-10/K/D3/2018 tentang Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja untuk Pemerintah Daerah

8.

MoU KY dengan BPKP Nomor 01/KL.01.03/03/2018 ; MoU-4/K/D2/2018 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Komisi Yudisial Indonesia

9.

MoU LPSK dengan BPKP Nomor NK-007/1.3.4.HMKS/LPSK/09/2018; MoU-14/K/D2/2018 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

10.

MoU Mahkamah Konstitusi dengan BPKP Nomor: MoU-3/K/D2/2018; 5/PK/2018 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

11.

MoU MPR RI dengan BPKP Nomor 155/02/2018; MoU-1/K/D2/2018 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

12.

MoU Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan BPKP Nomor IU/14/SETJEN DAN BK DPR RI/05/2018; MoU-9/K/D2/2018 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

13.

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

Klik pada keterangan untuk mengunduh file UU