BPKP SUMUT dan Pemerintah Kabupaten Asahan Tanda Tangan Kesepakatan IEPK

Medan(25/5)Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupatan Asahan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Diagnostik dalam rangka Peningkatan IEPK Pemerintah Kabupaten Asahan bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara (Kwinhatmaka), Bupati Asahan (H. Surya, B. Sc), Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Drs. Muhili Lubis), Asisten Administrasi Umum (Khaidir Arfrin), Inspektur (Zulkarnain Nasution), Kepala BKD (Nazaruddin), Kepala Dinas Kominfo (Syamsudin), Kabag Umum (Ady Putra), Kabag protokol (Darwinsyah Lubis) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan, Korwas Investigasi II (Hardono) dan tim IEPK Kabupaten Asahan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Kwinhatmaka, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Daerah diharuskan meningkatkan level maturitas SPIP. Tingkat maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup beberapa unsur-unsur SPIP, MRI, IEPK dan kapabilitas APIP. Sebagai salah satu unsur maturitas SPIP terintegrasi, IEPK merupakan upaya untuk memuat kemajuan pengelolaan risiko korupsi yang lebih terukur dan teringratif demi perbaikan Government, Risk, Control (GRC) di Pemerintah Kabupaten Asahan.

Tim IEPK Perwakilan BPKP Sumatera Utara telah melakukan penilaian diagnostik IEPK pada Pemerintah Kabupaten Asahan tanggal 19-21 April 2022. Secara umum, Indikator IEPK pada Kabupaten Asahan telah ada dan telah diimplementasikan, namun masih diperlukan beberapa perbaikan demi peningkatan kualitas IEPK Pemerintah Kabupaten Asahan. Perbaikan-perbaikan yang menjadi kesepakatan tindak lanjut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Diagnostik dalam rangka Peningkatan IEPK Pemerintah Kabupaten Asahantersebut.    

Bupati Asahan, H. Surya, B.Sc dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan level SPIP pada Pemerintah Kabupaten Asahan diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel sehingga pada akhirnya mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat daerah Kabupaten Asahan. Atas hasil diagnostik IEPK yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Asahan menyambut baik hasil penilaian diagnostik atas IEPK Kabupaten Asahan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti area of improvement (AOI) yang dimuat dalam berita acara tersebut.

 

Pokok-pokok area of improvement (AOI) dalam rangka peningkatan IEPK pada Pemerintah Kabupaten Asahan antara lain:

1.       Menyusun draft kebijakan antikorupsi yang terintegrasi;

2.       Menyusun seperangkat sistem antikorupsi, antara lain terkait:

a.  Peraturan Kepala Daerah terkait saluran pengaduan internal WBS;

b.  Pedoman bidang keinvestigasian.

3.       Melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi yang terencana/terjadwal, kepada pihak internal dan eksternal/stakeholders terkait pencegahan.

 

 

 

Humas BPKP Sumut