Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemda

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dampak dari diperolehnya opini selain WTP  atas laporan keuangan pemerintah antara lain:

1. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah.

2.Timbulnya konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Sumber                :    Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

a.      Adanya kelemahan sistem pengendalian intern;

b.      Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib;

c.       Tidak sesuainya  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  dengan ketentuan yang berlaku;

d.      Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

e.      Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan;

f.        Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh BPKP dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan adalah melakukan asistensi atau pendampingan penyusunan laporan keuangan dan menempatkan  23 orang pegawai  BPKP yang dipekerjakan pada 11 instansi pemerintah  daerah di Sumatera Selatan.

Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pemda telah disarankan kepada masing-masing kepala daerah serta perlu dilakukan langkah-langkah identifikasi penyebab, menempatkan personal yang kompeten, dan menyusun action plan untuk langkah perbaikan kualitas laporan keuangan.