MUARA BELITI (10/3) BPKP menyelenggarakan kembali Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 di Kabupaten Musi Rawas, bertempat di Auditorium Pemkab Musi Rawas. Workshop ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan di kabupaten Musi Rawas. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi panel ini menghadirkan beberapa Narasumber antara lain Ketua Komisi Xi DPR RI, Kahar Muzakir, Anggota DPD RI Komite IV, Eva Susanti, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementrian Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Dudi Nugroho, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana. Tampil sebagai Moderator, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, David Pulung.

 

Dalam sambutannya, Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud menyampaikan apresiasi kepada para Narasumber yang hadir dan akan memberikan materi serta penjelasan kepada para Kepala Desa. Ratna Machmud menyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mengalokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas untuk 186 Pemerintahan Desa. "Dalam hal ini saya mengingatkan kepada pemerintah Desa agar mampu memahami seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban dengan tujuan percepatan pertumbuhan dan pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa", himbaunya.

 

Eva Susanti, Anggota DPD RI, menyampaikan harapnnya agar berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa dapat menjaga sinergitas terus berkesinambungan, sesuai tugas dan fungsi. "Sehingga menghasilkan rekomendasi yang dijadikan pedoman pengelolaan dana desa, yang akhirnya dana desa dapat dikelola sesuai perencanaan, berdayaguna untuk transformasi desa yang berkelanjutan" ujarnya.

 

Lydia Kurniawati Christyana dalam paparannya menyoal mengenai Kinerja Penyaluran Dana Desa Musi Rawas TA 2022, Kebijakan dan Mekanisme Dana Desa Tahun 2023, serta Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan Akselerasi Dana Desa TA 2023. "Tingkat realisasi penyerapan Dana Desa Kabupaten Musi Rawas telah mencapai Rp135,27 miliar (76,28%), masih terdapat sisa Dana Desa di kas RK Desa sebesar 42,70 miliar (23,72%). (Desa) Diminta segera mencatat penyerapan Dana Desa jika telah dimanfaatkan, perlu diketahui capaian Output Dana Desa Kab. Musi Rawas telah mencapai 88,03%. Pemda diharapkan segera berkoordinasi dengan KPPN dan melakukan pemutakhiran data tersebut secara tepat jumlah dan tepat waktu", tutupnya dalam pemaparannya.

 

Dudi Nugroho banyak menyampaikan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diperuntukkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa meliputi Pemulihan Ekonomi Nasional, Program Prioritas Nasional dan Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam yang kesemuanya sesuai kewenangan Desa.

 

Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro, dalam paparannya memastikan BPKP hadir di daerah untuk dapat membantu para kepala desa maupun kepala daerah menyelesaikan permasalahan seputar dana desa terutama dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Buyung juga menyebutkan aplikasi Siskeudes juga diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dana desa. "Tren yang berlangsung jika kepala desa berganti, perangkat desa dalam hal ini operator aplikasi, turut berganti. Hal ini berperan besar dalam keterlambatan penatausahaan dana desa. Mohon menjadi perhatian para Kepala Desa yang hadir disini. Jika akan mengganti, mohon difasilitasi proses transfer knowledgenya", himbaunya sembari menutup paparan.

 

Menutup sesi diskusi panel, Ketua Komisi XI, Kahar Muzakir, menyampaikan kesiapannya untuk menampung aspirasi para Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

 

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI, Wahyu Sanjaya, sebanyak 147 Kepala Desa, 13 Camat sekabupaten Musi Rawas, yang juga dihadiri oleh Jajaran Forkompimda, para Kepala OPD dan undangan lainnya.

 

(Kominfo BPKP Sumsel/tr)