PADANG - Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan mampu menjadi motor pembangunan daerah. Namun, dalam materi pers OJK mencatat kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah masih rendah yang tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif, yaitu baru mencapai 26%. Hal tersebut antara lain disebabkan tata kelola, sumber daya, manajemen risiko dan infrastruktur BPD yang belum memadai memicu peningkatan kredit bermasalah segmen produktif dan daya saing BPD masih rendah karena produk dan mutu pelayanan belum memadai.

Oleh karena itu, BPKP telah merencanakan pengawasan atas akuntabilitas kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPD. Hasil pengawasan ini diharapkan dapat menjadi masukan saran perbaikan kebijakan atau implementasi atas pengelolaan BPD sehingga dapat meningkatkan manfaat dan kontribusi BPD dalam pembangunan daerah.

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Heru Setiawan dan tim melakukan pertemuan awal (entry meeting) dengan Bank Nagari. Direktur Utama Bank Nagari, Muhamad Irsyad, bersama Direktur Kepatuhan, Restu Wirawan dan Direktur Kredit & Syariah, Gusti Candra dengan didampingi Kepala Divisi terkait menyambut baik tim di ruang rapat Kantor Pusat Bank Nagari.

Muhamad Irsyad yang akrab disapa Jek sangat mengapresiasi kedatangan tim BPKP dan berharap evaluasi yang dilakukan BPKP Sumbar memberikan kontribusi signifikan kepada kinerja Bank Nagari.

Heru Setiawan selaku Korwas menyambut baik apresiasi dari Bank Nagari dan mengharapkan kerjasama yang apik untuk kelancaran evaluasi yang dilakukan serta menyatakan BPKP Sumbar siap untuk memberikan saran yang konstruktif dalam permasalahan yang dihadapi oleh Bank Nagari.

Tim Kominfo BPKP Sumbar