Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sulawesi Utara

Manado – Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, Kamis (14/7) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Kegiatan tersebut dan dihadiri oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, Ketua DPRD Sulawesi Utara, Pj. Sekretais Daerah Sulawesi Utara, Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara, Forkopimda se-Sulawesi Utara, para Pimpinan Instansi Vertikal se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Kab/Kota se-Sulawesi Utara, Inspektur Provinsi/Kab/Kota se-Sulawesi Utara, serta Kepala OPD se-Sulawesi Utara.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas bersama-sama karena dampak buruknya terhadap pembangunan negara. Untuk itu, tambah Gubernur, Pemprov Sulawesi Utara sangat mendukung program KPK dalam pencegahan korupsi di Sulawesi Utara.

Lanjutnya, ia berharap kegiatan RDP ini dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai wahana komunikasi untuk saling berbagi informasi dan gagasan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Utara.

Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat penting dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, tambah Deputi, KPK akan terus bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. 

KPK menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian dalam pelaksanaan pencegahan korupsi. Implementasi SPIP Terintegrasi, tambahnya, diharapkan sangat berpengaruh pada upaya pencegahan demikian juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan BPKP Perwakilan.

Karena itu ia berharap agar pemda di Sulawesi Utara tidak segan-segan untuk berkoordinasi dengan KPK apabila menemui hambatan dan permasalahan dalam masalah korupsi.

“Kami adalah mitra bagi pemda utk pencegahan dan untuk meminimalisir kejadian korupsi di wilayah kita”, ujar Didik

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring dalam diskusi panel menyampaikan pemaparan mengenai “Peran Pengawasan Intern dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Daerah”.

Kaper menjelaskan bahwa BPKP sudah melakukan pengawasan terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Salah satunya adalah evaluasi perencanaan dan penganggaran MCP, BPKP melakukan evaluasi guna mengukur efektifitas dan efisiensi perencanan anggaran. Hal ini, tambah kaper, agar seluruh anggaran yang ditetapkan APBD sudah mencakup efektif dan efisien dimana tujuan tecapai dan mendapatkan harga yang wajar dalam perencanaan.

Lebih lanjut, BPKP juga meningkatkan SPIP dan kapabilitas APIP kepada pemda. Ini dilakukan sebagai early warning bagi pemda untuk meningkatkan kemampuan APIP dalam mengawal dan menjaga pemda di kab/kota. Selain itu agar penerapan SPIP terkait penilaian capaian tujuan yang mencakup efektifitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan dapat terjaga dan terintegrasi.

Kegiatan diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Korsupwil IV KPK Ely Kusumastuti, Inspektur IV Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga, Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut, serta Kanwil BPN Sulawesi Utara.

Diskusi berlangsung hangat dan lancar dengan diwarnai beberapa pertanyaan dari para peserta.

 

(Kominfo BPKP Sulut/TH)