Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Tingkatkan Akuntabilitas Dana Desa dengan Siswaskeudes

Ondong – Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengawasan dana desa yang berbasis risiko, Selasa (19/04).

Upaya Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi Organisasi dengan SPIP Terintegrasi

Manado – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring resmi menutup Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Jumat (01/04) yang dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 1 April 2022 di Hotel Luwansa Manado.

Terus Asah Keterampilan dan Pengetahuan untuk Kebermanfaatan Organisasi dan Masyarakat

Manado – Setelah dilaksanakan selama 13 hari yang dimulai tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan APIP Wilayah Sulawesi Utara yang diselenggarakan di Hotel Luwansa Manado resmi ditutup oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring, Kamis (31/03).

Wujudkan Perencanaan yang Bermanfaat bagi Masyarakat, BPKP Dampingi Pemkot Bitung

Bitung – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal presiden mengupayakan perwujudan perencanaan tata kelola penganggaran dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel dapat dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran.

BPKP Selenggarakan Pelatihan SPIP Terintegrasi bagi Pemda di Sulut, Gorontalo, dan Malut

Manado – Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada setiap pemerintahan. Dibutuhkan integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian lorupsi, dan APIP yang kapabel untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D)