Frequently Asked Questions (FAQ) Seputar P3DN

P3DN

FAQ:

Apa itu Program P3DN?

P3DN atau Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. (Rencana Strategis P3DN Kementerian Perindustrian)

Apakah tujuan dilaksanakannya P3DN?

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN 2015-2035), kebijakan P3DN bertujuan untuk:

a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;

b. memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan

c. memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Bagaimana cara menghitung Tingkat Komponen Dalam Negeri?

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1) - (6)

Ayat (1): TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.

Ayat (2): Harga Barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.

Ayat (3): Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. Biaya untuk bahan (material langsung);

b. Biaya tenaga kerja langsung; dan

c. Biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).

Tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan Pajak Keluaran

Ayat (4): Penentuan komponen dalam negeri barang berdasarkan kriteria:

a. Untuk bahan (material) langsung berdasarkan negara asal barang (origin of country);

b. Untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan

c. Untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.

Ayat (6): Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan:

a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 100% (seratus persen) komponen dalam negeri;

b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;

c. alat kerja yang diproduksi dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negeri 75% (tujuh puluh lima persen), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri;

d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia dalam negeri;

e. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri negeri, dinilai 0% (nol persen) komponen dalam negeri; dan

f. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negerinya secara proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri.

Bagaimana alur penerbitan sertifikasi P3DN?

Berikut prosedur operasional standar proses penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan sertifikat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang difasilitasi APBN. (Permenperin No. 16 Tahun 2011)

Prosedur operasional standar proses penerbitan sertifikat TKDN dan sertifikat BMP Mandiri

Dokumen apa saja yang diperlukan untuk keperluan sertifikasi TKDN?

Di antaranya adalah Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Laporan Hasil Produksi satu tahun terakhir, dll. Selengkapnya dapat dilihat pada Daftar Dokumen untuk Keperluan Verifikasi TKDN di http://tkdn.kemenperin.go.id

Apakah terdapat sanksi bagi Pejabat Pengadaan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi TKDN?

Regulasi terkait TKDN:

• UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian)
• PP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
• PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
• PP 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
• Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
• Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN.
• Permenperin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN dalam PBJ.
• Permenperin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN dalam PBJ yang tidak dibiayai APBN/D
• Permenperin Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum PBJ BUMN.
• Permenperin Nomor 69 Tahun 2014 Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika Dan Telematika.
• Permenperin Nomor 57 Tahun 2006 tentang PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI CAPAIAN TKDN ATAS BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI.
• Permenperin Nomor 32 Tahun 2020 tentang DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.
• Permenperin No. 5 Tahun 2017 tentang P3DN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.
• Permenperin Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN Produk Farmasi.
• Permenperin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Perhitungan TKDN Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).
• Permenperin Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara P3DN Produk Elektronika dan Telematika.
• Permenperin Nomor 24 Tahun 2020 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor PDN Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
• Permenperin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian TKDN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
• Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
• Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DAN RADIO SIARAN. Pasal 9 dan Pasal 11
• Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI LONG TERM EVOLUTION. Pasal 4
• Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
• Surat Edaran Menperin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 
• Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPBJ Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
• Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 412.12/226/RO.PBJ tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
• Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 027/225/RO.PBJ/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tengah
• Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500/01/Dis.Perindag/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
• Keputusan Walikota Palu Nomor 027/551/PBJ/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kota Palu
• Keputusan Walikota Palu Nomor 027/552/PBJ/2022 tentang Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Kota Palu
• Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 535/5608/BPBJ tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi
• Surat Edaran Bupati Donggala Nomor 027/0112/BAG.ULP/2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
• Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0224/BAG.ULP/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
• Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0225/BAG.ULP/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala
• Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0226/BAG.ULP/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
• Surat Edaran Bupati Banggai Nomor 027/0992/BPBJ tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai
• Keputusan Bupati Banggai Nomor 800/422/BPBJ tentang Pembentukan Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Banggai
• Keputusan Bupati Banggai Nomor 800/423/BPBJ tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Kabupaten Banggai
• Keputusan Bupati Banggai Nomor 800/424/BPBJ tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Banggai
• Keputusan Bupati Banggai Nomor 800/425/BPBJ tentang Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banggai
• Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 800.05/101/DISKOPERINDAG/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Banggai Laut
• Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP0128/Bag.PBJ/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
• Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP0129/Bag.PBJ/2022 tentang Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
• Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0058/111/2022 tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Kapubaten Morowali Utara
• Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0056/111/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
• Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 257.45/152/INSPEKTORAT tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022
• Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 480.45/151/INSPEKTORAT DAERAH tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Tahun 2022
• Instruksi Bupati Tolitoli Nomor 050/1125/Bag.PBJ tentang Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli
• Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 211 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli
• Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 212 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli

Daftar Pemenuhan P3DN Provinsi Sulawesi Tengah

Contact Person :

• Hendro Novianto (Korwas AN) WA 081316016171

• Ahmad Akbar (PFA APD) WA 085342321610

• Tommy Indra (PFA AN) WA 085215516991