Bidang Investigasi

Pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. Secara detailnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Melakukan Audit Investigasi atas kasus yang berindikasikan merugikan keuangan Negara baik yang berasal dari pengaduan masyarakat, permintaan instansi penyidik/lainnya maupun yang berasal dari hasil audit lainnya yang dilakukan BPKP sendiri

2. Membantu instansi penyidik dalam rangka menghitung kerugian Keuangan Negara

3. Memberikan bantuan tenaga ahli untuk keperluan instansi penegak hukum

4. Audit atas hambatan kelancaran pembangunan

5. Audit atas klaim

6. Audit atas penyesuaian harga

7. Melakukan Kajian peraturan perundang-undangan yang berindikasi KKN

8. Melakukan forum komunikasi dengan kepolisian dan kejaksaan tentang kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengeloaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana non budgeter.

9. Sosialisasi/penyuluhan Anti Korupsi ke berbagai Focus Group

10. Sosialisasi, evaluasi dan implementasi Fraud Control