Rakor Lintas Sektoral Sulteng: Bangun Komitmen Audit Tata Kelola Kelapa Sawit

 

Palu (5/7) – Mencegah maraknya mafia kelapa sawit yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng serta mengawasi industri kelapa sawit dan harga minyak goreng di pasaran juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Rencana Audit Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Turunannya. Rapat ini digelar secara luring yang bertempat di Aula Graha Audita Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadir dalam rapat kali ini Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Mochamad Jefri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Doni Janarto Widianto, BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan BPS Kota Palu, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perindag Provinsi, Polda Sulteng, Sekda Morowali Utara, Asisten 2 Banggai, perwakilan Beacukai Palu dan perwakilan pemda yang hadir lewat luring.

“Kami meminta bantuan dan dukungan data dari dinas-dinas dan instansi-instansi untuk mempercepat proses audit tata Kelola industri kelapa sawit”, ucap Evenri membuka rapat koordinasi ini. Evenri menjelaskan memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit, tata kelola pengelolaan hasil perkebunan sawit, tata kelola penerimaan negara serta pemantauan dan pengendalian kebijakan yang mencakup aspek sistem informasi dan pelaporan merupakan tujuan dari percepatan audit ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Mochamad Jefri, mendukung sepenuhnya rencana audit ini sebagai tindaklanjut komitmen pimpinan di pusat untuk dilaksanakan di daerah. Ia juga meminta dukungan dari semua pihak agar rencana audit ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara dan masyarakat.

Mendukung dan membenarkan paparan Kaper dan Aspidsus, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Doni Janarto Widianto, memaparkan bahwa di Sulawesi Tengah terdapat 138 bidang Hak Guna Usaha Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Tengah. Kelapa Sawit menyumbang sebanyak 65% Hak Guna Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam forum diskusi tanya-jawab, Kaper meminta dukungan penuh intansi terkait data-data yang diperlukan dalam suksesnya pelaksanaan audit dimaksud. Ia juga mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas kehadiran para tamu undangan dalam rapat hari ini. Seluruh peserta berkomitmen untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan audit dimaksud.  Acara ditutup dengan sesi foto bersama.

#BPKP Kian Bermakna!

 

 

Kominfo BPKP Sulteng