SAKU DESA, Inovasi Pencegahan Korupsi di Desa, Landa Parimo

 

Parigi (15/6) – Masih maraknya tindak kecurangan korupsi keuangan desa, BPKP Sulteng bergerak melakukan pencegahan korupsi keuangan desa di Kabupaten Parigi Moutong, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi Keuangan Desa yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Parigi Moutong. Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing, Wakil Bupati Parigi, Badrun Nggai, Inspektur Kabupaten Parigi Moutong,  Mohamad Sakti Anhar Lasimpala, Kapolres Parigi Moutong,  Yudy Arto Wiyono,  Kajari Parigi Moutong, Widagdo, dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Parigi Moutong.

Inspektur Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Sakti Anhar Lasimpala, mengatakan masih banyak masalah pengelolaan keuangan desa di kabupaten Parigi Moutong, “Saya berharap seluruh elemen pemerintah daerah, kecamatan dan desa beserta APH bersinergi dalam pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa.” Ujar Inspektur.

Apresiasi dan ucapan terimakasih dilontarkan Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai  pada Inspektorat dan BPKP atas terselenggaranya sosialisasi SAKU DESA ini, sehingga dapat mengedukasi kepala-kepala desa di Kabupaten Parigi Moutong tentang pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar serta upaya pencegahan dari praktek KKN, “Kami berharap setelah sosialisasi ini tidak ada lagi penyelewengan keuangan desa di Kabupaten Parigi Moutong.” Tutup Wabup.

“Kami sangat prihatin melihat hasil pengawasan kami ditahun 2020-2021 penyelewengan keuangan desa di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 25%. Inovasi SAKU DESA lahir mendorong optimalisasi sistem pembayaran digital atau non tunai dan diabsahkan peraturan bupati dalam membatasi penarikan dan pembayaran tunai keuangan desa di Sulawesi Tengah sehingga aparat desa dapat terhindar dari tindak pidana korupsi.” Ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing. “Anggaran keuangan desa merupakan anggaran yang paling rentan dikorupsi. Keuangan desa seharusnya digunakan untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Masyarakat dapat melapor kepada kami jika menemukan penyelewengan keuangan desa”. Pungkas Kapolres Parigi Moutong, Yudy Arto Wiyono. Kajari Parigi Moutong, Widagdo, menambahkan, “Pelaku korupsi dana desa dapat dihukum dengan berat. Penyelewengan keuangan desa terjadi karena masih rendahnya pemahaman penggunaan keuangan desa. Untuk itu, perlu peran aktif masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penggunaan keuangan desa ini”.

BPKP Kian Bermakna

 

 

Kominfo BPKP Sulteng