Refleksi Pengawasan BPKP Tahun 2021 Menyongsong APP Tahun 2022, Integritas jadi kunci utama

Makassar Rabu 5 Januari 2022, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Arman Sahri Harahap, pejabat struktural dan korwas, serta seluruh Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan Refleksi Pengawasan BPKP Tahun 2021 Menyongsong APP Tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual oleh Sekretariat Utama BPKP. Kegiatan ini juga diikuti oleh selurh unit kerja BPKP baik pusat maupun perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. Kegiatan diawali dengan arahan dan paparan dari masing-masing kedeputian dan dilanjutkan dengan arahan dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Kepala BPKP menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pegawai BPKP yang telah berkontribusi dalam 11.628 Program Kerja Pengawasan yang telah dilakukan dan 16.560 Rekomendasi yang telah diberikan kepada para stakeholders baik di kementerian maupun lembaga. Dalam refleksi 2021 Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perbaikan, seperti kualitas desain program kerja pengawasan, pemahaman/ institusionalisasi dari APP oleh unit keja, pemetaan yang jelas atas jaring tanggungjawab, efektivitas komunikasi dengan stakeholders, dan eskalasi hasil pengawasan dimana masih diperlukan penguatan pada anlisis dan sintesis yang disajikan pada laporan. Muhammad Yusuf Ateh juga menyampaikan bahwa pada 2022 Agenda Pengawasasn Prioritas yang dilaksanakan BPKP terdiri dari 7 sektor dengan 29 tema, dan 99 topik pengawasan yang difokuskan pada Nota Keuagnan/ APBN 2022, RKP 2022, perhatian Presiden, dan isu strategis lainnya. Pada Agenda Prioritas Pengawasan Daerah 2022 BPKP memfokuskan pada 8 tema pengawasan dengan 68 topik yang terdiri dari prioritas Kepala Daerah, RKPD 2022, dan isu strategis Daerah. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri yang menjadi Agenda Prioritas Pengawasan Daerah tahun 2022 adalah pada Pengembangan Kawasan Geopark Maros Pangkep dan Program Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah.

Dalam kesempatan tersebut Muhammad Yusuf Ateh kepada seluruh insan BPKP di Indonesia menyampaikan beberapa arahan diantaranya, mendahulukan pengawasan prioritas yang berdampak besar bagi masyrakat serta stakeholders utama BPKP, mendesain pengawasan yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat, mengantisipasi isu strategis dan eskalasi hasil pengawasan ke tingkat yang lebih strategis, bekerja dengan cepat dan tepat, menguatkan kolaborasi dan sinergi antar unit kerja, selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri, serta menjaga Integritas. "Semua (arahan) tidak akan jalan kalau ada satu saja (pegawai yang) rusak integritas(-nya)" tambahnya. Di tahun yang baru ini beliau juga mengharapkan adanya pengembangan inovasi teknik metode baru dalam bekerja agar menghasilkan peningkatan pada hasil kerja. (Kominfo BPKP Sulsel/ dew)