Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Melalui Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-255/K/SU/2022 tanggal 30 Juni 2022, Harry Bowo, Ak., M.E secara resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat oleh Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP di Jakarta. Harry Bowo menggantikan Hasoloan Manalu yang bergeser menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melalui SK yang sama.

Setelah dua setengah tahun menjadi pimpinan tertinggi BPKP di wilayah Sulawesi Barat, di bawah kepemimpinan Hasoloan Manalu, Perwakilan BPKP Sulawesi Barat telah memberikan dampak yang nyata pada pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di wilayah Sulawesi Barat.

Meski sempat diterpa badai bencana alam dan non-alam dua tahun ke belakang ini, BPKP tetap selalu bisa diandalkan dalam segala kondisi. Dimulai dari pengawalan program vaksinasi sampai dengan pengawalan penanganan kejadian pascagempa di Kabupaten Mamuju dan Majene, utamanya yang meliputi aspek pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah.

Sebagai budaya yang terus dilestarikan oleh BPKP, pengukuhan adalah sebuah manifestasi dari peribahasa “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Acara pengukuhan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Ex Rujab Wakil Gubernur) dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik dan turut hadir secara daring Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari.

Prosesi pengukuhan, ditandai dengan penandatangan Berita Acara Pengukuhan antara Akmal Malik selaku Pj. Gubernur Sulawesi Barat dengan Harry Bowo selaku Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang baru dikukuhkan.

Melalui sambutannya, Arumsari menyampaikan agenda makro BPKP yang terpetakan melalui Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD). Melalui unit-unit BPKP yang tersebar di 34 Provinsi, termasuk Sulawesi Barat, fokus pengawasan BPKP menjadi lebih terstruktur dan sistematis yang diharapkan dapat menyasar pada sektor-sektor vital di setiap daerah.

Beberapa agenda prioritas BPKP di Sulawesi Barat, diantaranya adalah pengawasan atas program vaksinasi Covid-19, monitoring dan analisis atas pemanfaatan APBD untuk penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan ekonomi di daerah.

Selain itu, BPKP juga mendapatkan amanat langsung dari Presiden, Joko Widodo untuk mengawal dan mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dalam implementasi pengawalannya, BPKP berkolaborasi dengan APIP daerah dalam menghasilkan analisis atas kebijakan pemerintah daerah dari sisi supply, demand, dan market yang dapat mendorong P3DN.

Dalam lanjutan acara pengukuhan, Akmal menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi nyata BPKP dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan proses pembangunan di wilayah Sulawesi Barat, terlebih dalam hal pemulihan ekonomi pasca covid-19 dan penanganan percepatan pembangunan pascagempa.

Akmal memberikan apresiasi atas kinerja BPKP Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Hasoloan Manalu yang dinilai cekatan dalam memberikan respon dan saran terkait pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sebagaimana tercermin dalam laporan yang rutin disampaikan setiap triwulan dari BPKP kepada Gubernur. Pergantian tampuk kepemimpinan ini, diharapkan dapat melanjutkan kolaborasi dan kontribusi BPKP terhadap Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang telah terbangun selama ini.

Meski acara pengukuhan dilaksanakan pada malam hari (17/07), tetapi sama sekali tidak mengurangi kekhidmatan acara. Turut hadir pula pada pengukuhan ini, Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Sulawesi Barat, seluruh Bupati di Sulawesi Barat, dan seluruh Inspkektur serta perwakilan dari BUMD dan BUD di wilayah Sulawesi Barat.

 

(Satgas Reputasi BPKP Sulawesi Barat)