Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

BPKP SULBAR ADAKAN WORKSHOP EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA PADA KABUPATEN MAMUJU

Mamuju (14/10/ 2022)- Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat, dan Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Pasca Covid-19. Sebagai institusi pengawasan, BPKP memiliki tanggung jawab dalam mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah dari segala lini. Dana desa sebagai lini paling hilir keuangan negara, juga tak luput dari bagian pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.Sebagai institusi pengawasan, BPKP memiliki tanggung jawab dalam mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah dari segala lini. Dana desa sebagai lini paling hilir keuangan negara, juga tak luput dari bagian pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.

BPKP Dampingi Pengaktifan Kembali Perusda Pasangkayu

Mamuju (6/10/2022) – BPKP Sulbar menerima kunjungan Pemda Kabupaten Pasangkayu. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait pengaktifan kembali Perusda di Kabupaten Pasangkayu.

BPKP Sulbar Kawal Implementasi Kebijakan Dana Insentif Daerah Kabupaten Pasangkayu

Mamuju (29/09/20222) – Kepala Perwakilan BPKP Sulbar menerima kunjungan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu. Kunjungan ini dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait implementasi kebijakan terkait sisa Dana Insentif Daerah (DID).

Tingkatkan Skill Pengelolaan Keuangan, Sekretariat DPRD Prov. Sulbar Hadirkan Narasumber BPKP Sulbar

Mamuju (27/03) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap ASN dan Non ASN di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk penyediaan narasumber atas permintaan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

BPKP Sulbar Kawal Pengawasan Dampak Inflasi

Mamuju (15/09/2022) - Bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdiskusi terkait pengawasan dampak inflasi di daerah.