Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hasil Penilaian SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

BPKP diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Disamping melakukan pembinaan dan penilaian pelaksanaan SPIP pada instansi pemerintah, BPKP juga melakukan pembinaan pelaksanaan SPI pada Badan Usaha pemerintah, baik BUMN, BUMD dan BLU. Sampai dengan tahun 2019, BPKP telah melakukan penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern terhadap 100 korporasi, yang terdiri atas 12 BUMN, dan 88 BUMD/PD/PDAM/BLUD. Dari 100 korporasi tersebut, efektivitas sistem pengendalian intern 46 BUMN/BUMD berada pada minimal level 3. Realisasi tingkat efektivitas SPI sebesar 46,00% atau mencapai 54,12% dari target tahun 2019 sebesar 85%.

Komposisi level efektivitas SPI menurut jenis Badan Usaha yang telah dievaluasi sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

 


Share