Demikian disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari  pada acara seminar Praja IPDN Kampus Riau di Gedung Daerah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Kamis, 7 Maret 2013. Acara ini dihadiri oleh Bupati Pelalawan, Direktur IPDN Riau beserta jajaran akademisi, para Kepala SKPD, serta Praja IPDN yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Materi yang disampaikan Iman Bastari dalam seminar tersebut yaitu “Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel dalam Rangka Mendorong Good Governance”. Yang menjabarkan Konsep good governance dalam 5 huruf yaitu TARIF meliputi:

Transparancy dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah harus transparan termasuk kewajiban pemerintah daerah dalam membuat rencana umum pengadaan dan harus melibatkan inspektur setempat. Accountability salah satunya dalam hal penetapan APBD diharapkan tidak terlambat berlarut-larut sehingga hal ini akan mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan pada pemerintah daerah. Opini audit yang ditargetkan pemerintah daerah bukan hanya merupakan tanggungjawab PPKD melainkan tanggung jawab seluruh SKPD.

Responsibility, Kepala SKPD harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD masing-masing dan harus dituangkan dalam bentuk pernyataan komitmen tanggungjawab tersebut. Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat meminta bantuan Perwakilan BPKP Provinsi Riau terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dan aplikasi yang dimiliki oleh BPKP yaitu SIMDA BMD dapat diimplementasikan dilingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk tujuan dimaksud. 

Independence, peserta seminar baik para Kepala SKPD maupun Praja IPDN sebagai penerus kepemimpinan dimasa mendatang harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan pegawai yang tidak independen akan mudah dipengaruhi. Pegawai harus dilakukan maping kompetensi untuk mengetahui kemampuan dan penempatan pada job desk yang tepat.

Fairness, dalam hal proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara jujur dan tidak memihak serta memberi kesempatan yang sama kepada para penyedia jasa yang memenuhi persyaratan.

Mengakhiri penyampaian materi seminar, Iman Bastari berpesan kepada  Pemerintah Kabupaten Pelalawan supaya dapat memanfaatkan jasa dan produk yang dimiliki oleh BPKP dalam mencapai target opini WTP tahun 2013 baik terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah seperti implementasi aplikasi SIMDA, SPIP, penguatan tata kelola dan peningkatan kapabilitas APIP serta jasa asersi lainnya.

(Tim Humas BPKP Riau, Rustam)