Sebagai tindak lanjut dan perpanjangan kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kampar, Rabu (27/2) kembali dilaksanakan penandatanganan MoU dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Mulyana  dengan Bupati Kampar, H. Jefry Noer yang disaksikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar, H. Helmy Syukra, M.Hum.Penandatanganan yang ini dihadiri oleh para Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Camat, dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang berjumlah 54 orang serta undangan lainnya yang memenuhi Aula Kantor Bupati Kampar di Bangkinang.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang didampingi oleh Kabid APD, Rustam, S.E. dan Dalnis APD, Sujito dalam sambutannya mengatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kampar tergolong tinggi, tetapi untuk saat ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Mulyana menambahkan Kabupaten Kampar mampu meraihnya kembali apabila komitmen Bupati untuk berakuntabilitas didukung dengan sungguh-sungguh oleh para kepala SKPD. Melalui penandatanganan MoU ini, BPKP akan selalu mendukung baik dari segi akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas kinerja. Dalam kesempatan tersebut Mulyana mempromosikan Aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kampar yaitu aplikasi SIMDA yang terdiri dari : SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, dan SIMDA Pendapatan. Aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan gaji pegawai, dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

“Bupati sudah mempunyai komitmen yang tinggi dalam akuntabilitas, namun ini tidak akan terwujud apabila tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu semua selaku SKPD,” demikian yang diungkapkan oleh Mulyana. Selain itu, untuk mendukung Pemkab. Kampar berakuntabilitas, BPKP menjadwalkan kegiatan sosialisasi dan BIMTEK, SPIP, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sementara Bupati Kampar Jefry Noer, mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang telah membantu tugas-tugas Pemkab Kampar selama ini dan dengan tegas mengatakan kepada kepala SKPD di lingkungan Kabupaten Kampar bahwa jangan menganggap BPKP sebagai musuh atau sebuah lembaga yang menakutkan, tetapi BPKP merupakan lembaga pembinaan dan kontrol serta diharapkan kepada para Kepala SKPD agar aktif berkonsultasi ke BPKP khususnya bagi para Camat yang sudah menjadi Satker. “Jika kita serius secara bersama-sama dalam menjalankan akuntabilitas baik dari segi keuangan maupun kinerja, maka tidak ada yang tidak mungkin dicapai, karena daerah kita termasuk lokasi yang strategis”, ujar Bupati.

Terakhir, Jefry Noer menegaskan bahwa Kampar harus menjadi lokomotif bukan menjadi gerbong. Para pegawai harus mampu berfikir seperti seorang enterpreneurship tetapi jangan memanfaatkan jabatan, jangan memanfaatkan waktu kerja, jangan memanfaatkan dana subsidi, harus mampu menyusun manajemen dengan baik. Dengan cara seperti itu para pegawai mampu mengangkat kesejahteraan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga korupsi otomatis juga dapat teratasi.

(Humas BPKP Riau, Adi)