Penyerahan Lap. Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah pada Prov. Riau Th. 2012

Pekanbaru, 25 Februari 2013, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Mulyana yang didampingi oleh Kepala Bidang APD, Rustam melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Riau untuk menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Pada Provinsi Riau Tahun 2012. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Wan Syamsir Yus yang  di dampingi oleh Kepala Biro Keuangan Provinsi Riau, Hardy Jamaluddin.

 

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Riau menjelaskan secara singkat atas laporan pengawasan yang disajikan secara sistematis dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP ke dalam empat perspektif, yaitu: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset, Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih, dan Akuntabilitas Pengawasan atas Pelaksanaan Program Lintas Sektoral. Melalui Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Mulyana menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja sebuah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan, hal ini terlihat dari perolehan opini atas LKPD di wilayah Riau, yaitu baru 2 (dua) LKPD yang memperoleh WTP, 10 LKPD baru meraih WDP, serta 1 (satu) LKPD masih TMP.

 

Sementara untuk Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan pengelolaan aset, baru ada 3 (tiga) pemda yang tepat waktu dalam pengesahan APBD, sementara 10 pemda lainnya mengalami keterlambatan dan sampai dengan saat ini masih ada 2 (dua) pemda yang masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya sinergisme di antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan dan penetapan Raperda APBD.

 

Dalam kesempatan tersebut, Mulyana juga menyampaikan untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi dan Kota Pekanbaru. Esok hari Selasa 26 Februari 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengundang para pejabat terkait pengelolaan keuangan untuk mengikuti Sosialisasi Implementasi SIMDA Keuangan, Aset, Gaji, dan Pendapatan yang disambut secara antusias oleh Sekda dan Karo Keuangan Provinsi Riau.

 

(Humas BPKP Riau, Adi)