Sosialisasi SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Foto sosialisasi SPIP di lingkungan Pemko PekanbaruPekanbaru, 28 Februari 2011, bertempat di Aula Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, diselenggarakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru Herman Abdullah dan didampingi oleh Sekretaris Daerah Yusman Amin. Bertindak sebagai narasumber dalam Sosialisasi SPIP ini adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia didampingi oleh Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jaya Rahmad. Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala SKPD, Camat, dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Walikota Pekanbaru Herman Abdullah menyampaikan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatannya. SKPD juga bertanggung jawab penuh atas penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditambahkan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus segera diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru. SPIP itu sendiri letaknya bukan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat saja, melainkan pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dadang Kurnia dalam pemaparannya menyampaikan tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011. Dalam Inpres tersebut disampaikan bahwa langkah-langkah peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta lebih mengefektifkan pengawasan intern di lingkungan masing-masing.

Ditambahkan, percepatan penyelenggaraan SPIP untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset negara/daerah yang tertib, dan akuntabel, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, sebagaimana dimaksud dalam Inpres tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi Riau ditugasi untuk melaksanakan asistensi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, evaluasi terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis penyerapan anggaran, audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional, dan menyusun action plan yang jelas, tepat, dan terjadwal dalam rangka mendorong penyelenggaraan SPIP di pemerintah daerah.

Diharapkan dengan pendampingan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau, kualitas akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Kota Pekanbaru akan lebih baik lagi ke depannya.

Acara dilanjutkan dengan materi sosialisasi SPIP yang disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jaya Rahmad.



(Tim Humas Perwakilan BPKP Provinsi Riau/BO)