Pekanbaru (16/3/2022) – Perwakilan BPKP Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia.

Tujuan FGD ini untuk mendapatkan gambaran besar terkait dengan implementasi P3DN di daerah dari pemangku kepentingan terkait serta melakukan penilaian awal terhadap efektivitas dan akuntabilitas P3DN di daerah.

FGD dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Riau Fauqi Achmad Kharir. Dalam sambutannya Kaper menyampaikan belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, kondisi yang dijumpai belanja pemerintah belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat.

“Permasalahan utama yang terjadi belum optimalnya belanja Pemerintah Pusat dan Daerah untuk produk dalam negeri. Salah satu faktor kunci kesuksesan penyerapan belanja terletak pada kelancaran proses pengadaan barang dan jasa” ujar Kaper.

Kaper menekankan, kelancaran pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa perlu dikawal sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam rangka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kaper juga menyampaikan BPKP diminta presiden untuk mendorong pelaksanaan P3DN agar lebih optimal melalui pengawasan dan merupakan kegiatan utama BPKP tahun 2022.

“FGD ini sebagai start awal bagi BPKP untuk melakukan pengawalan program P3DN” kata Kaper.

Ia berharap para peserta memiliki perspektif yang sama sehingga dalam pelaksanaannya bisa optimal dan P3DN ini bisa memberikan stimulus dan dampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Usai sambutan Kaper, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dipimpin oleh Koordinator Pengawasan Bidang P3A Yuki Satria Putra. Para peserta FGD saling memberikan pendapat, saran dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan implementasi P3DN. Peserta FGD berasal dari Bappeda, Biro Pembangunan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Inspektorat serta Pelaku Usaha.

(Kominfo BPKP Riau)