BPKP Riau : Jangan ada Data Penerima Bantuan Beras Fiktif

Pekanbaru (19/7/2021) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman memberi catatan terkait penyaluran bantuan beras PPKM 2021, pada saat Rapat Koordinasi Gubernur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau secara virtual, di Gedung Balai Serindit Aula Gubernuran.

Farid menegaskan dalam pengawasan audit jangan sampai ada data penerima bantuan beras yang fiktif.

“yang penting bagi kami dalam melakukan pengawasan atau audit nanti, yang pertama kali adalah penerima bantuan tidak fiktif dulu, sesuai arahan Presiden sudah jelas kepada BPKP bahwa seluruh masyarakat Indonesia terbantu. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang dapat mengganggu jalannya bantuan ini” tegas Farid.

Farid juga meminta APIP di daerah untuk melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan beras ini terutama terkait dengan mutu beras sehingga masyarakat (penerima bantuan) di daerah mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami juga sudah meninjau langsung ke gudang Bulog, sebelum pengepakan sudah dilakukan pembersihan dan kami juga sudah melihat penimbangan dengan berat 10 kg/sak/per KPM. Jadi hal ini seharusnya juga sama dilakukan oleh APIP di daerah” ungkapnya.

Rapat koordinasi virtual ini dihadiri langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, dan Forkompinda serta Kepala Perusahan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kanwil Riau Kepri, Bachtiar.

Bachtiar mengatakan bahwa bantuan beras PPKM merupakan program nasional dari Presiden RI dan sudah dimulai pada tanggal 18 Juli 2021. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi pengeluaran masyarakat selama masa pandemi COVID-19.

(Kominfo BPKP Riau)